JAKARTA, fornews.co– Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyatakan, adanya saling klaim antar pihak yang terlibat dalam kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dipermasalahkan. Asalkan, dilakukan dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Komentar boleh saja, mengklaim boleh juga, tidak ada masalah. Tapi yang penting, kita punya aturan, punya undang-undang, baik yang menyangkut pemilu maupun yang menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Itu negara hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat ya itu silakan saja,” ujarnya kepada wartawan, usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/04) siang, seperti dikutip dari setkab.go.id.
Wiranto juga mempersilakan masing-masing kontestan Pemilu membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat statement. Namun dia mengingatkan, jangan sampai keluar dari ranah itu, jangan keluar dari wilayah hukum pemilihan umum, undang-undangnya, peraturannya.
“Kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional akan berhadapan dengan penegak hukum. Aparat polisi, TNI dan sebagainya. Sudah jelas sekali kok ya, jelas sekali,” tegasnya.
Terhadap adanya tudingan masih muncul dugaan kecurangan, Wiranto menyampaikan, kalau ada masalah-masalah seperti itu, termasuk ketidakpuasan, ada hukumnya, ada lembaganya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya kira semuanya sudah terjaga dengan bagus ya. Jangan sampai menabrak hukum yang sudah dipasti ditentukan. Hukum adalah kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak, menimbulkan ketidakjelasan,” jelasnya.
Soal adanya isu kecurangan sendiri, Wiranto mengatakan, setiap pemilu, mulai dari pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 selalu isunya kecurangan itu ada. Hal ini tidak masalah, dan akan diselesaikan lewat jalur hukum.
“Ada jalur hukum, jangan diselesaikan sendiri, jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur kemanan ketertiban masyarakat,” tandasnya. (tul)
