PALEMBANG, fornews.co – Majelis Hakim menyatakan terdakwa kasus dugaan suap proyek pengadaan Smart Board dan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025, terbukti secara sah meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Fatimah SH MH saat membacakan amar putusan pada sidang yang menyeret terdakwa yakni Fika Nur Alawi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), dan Cory Erin Hardi, staf marketing PT MSA, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Senin (9/11/2026).
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fika Nur Alawi selama 2 tahun 2 bulan dan denda Rp150 juta, subsider 70 hari.kurungan,” ujar hakim.
Kemudian, untuk terdakwa Cory Erin Hardi divonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp200 juta subsider 60 hari kurungan.
Sementara, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya dan JPU KPK usai mendengarkan amar putusan dari majelis hakim sepakat menyatakan sikap pikir-pikir. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, sama dengan tuntutan JPU KPK.
Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU, terungkap rincian pembagian komitmen fee sebesar Rp13,1 miliar dalam pengadaan Chromebook dan Smart Board pada Disdikbud Muara Enim.
Terdakwa Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi disebut mengatur pembagian sejumlah uang kepada penyelenggara negara yang berkaitan dengan pengadaan yang merupakan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai pembayaran pengadaan Chromebook dan Smart Board pada Disdikbud Kabupaten Muara Enim setelah dipotong pajak.
Dari total anggaran sebesar Rp13 miliar lebih itu, mengalir ke Bupati Muara Enim nonaktif, Edison sebesar Rp3,3 miliar. JPU KPK juga mengungkap, dari anggaran dugaan korupsi yang digelar secara berjamaah itu, ada anggaran yang mengalir ke pihak lain, seperti ke Kepala Disdikbud Rudi Hasrullah sebesar Rp870 juta.
Kemudian ke Kabid SD Disdikbud Kabupaten Muara Enim Abi Nurwardani disebut menerima Rp700 juta, Karmidi selaku PPK diduga menerima dana haram tersebut sebesar Rp300 juta.
Para terdakwa telah memberi uang suap sebesar Rp13,1 miliar. Jumlah uang tersebut merupakan komitmen fee untuk penyelenggara negara sebesar 10 persen dari total pagu anggaran sebesar puluhan miliar. (aha)
