PALEMBANG, fornews.co – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Taukhid memberi masukan jika pemimpin daerah yang baru dilantik untuk tidak serta merta melakukan perombakan jajaran di instansi pemerintahan. Menurutnya, mutasi pejabat di lingkungan satuan kerja menjadi salah satu faktor terhambatnya serapan belanja atau memengaruhi realisasi anggaran.
Seperti dilaporkan Kanwil Ditjen DJPb Sumsel, realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan hingga triwulan III di tahun 2018, baru mencapai 56,17 persen atau Rp7,96 triliun dari pagu Rp14,18 triliun.
“Realisasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memang biasanya tren belanja anggaran ini baru melonjak saat menjelang akhir tahun,” katanya ujarnya usai diskusi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2018, di Gedung Kementerian Keuangan Sumsel, Rabu (10/10).
Menurutnya, beberapa faktor yang membuat serapan belanja masih minim, utamanya dikarenakan prilaku belanja di kementerian/lembaga yang seringkali memakan banyak waktu pada proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga, lanjut dia, mutasi pejabat di lingkungan Satker yang menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dapat memengaruhi realisasi anggaran.
“Secara umum faktor mutasi pejabat ini akan dapat memengaruhi serapan belanja menjadi terhambat.Karena kebijakan politik serta pejabat baru tentunya membutuhkan waktu untuk penyesuaian pada proses belanja yang telah berjalan,” tuturnya.
Sebenernya, kata dia, pemerintah pusat juga sudah memproteksi kemungkinan tersebut melalui regulasi tertentu terkait batas minimal yang boleh diambil pimpinan daerah untuk melakukan perombakan jajaran struktural ketika baru menjabat.
“Oleh karena itu, sebenarnya akan lebih baik kalau pemimpin daerah yang baru menjabat tidak langsung melakukan perombakan pada jajarannya,” katanya.
Untuk itu, lanjut Taukhid, guna memaksimalkan serapan belanja hingga akhir tahun, pihaknya juga akan mengintensifkan monitoring terhadap seluruh poses belanja. Khususnya pada proyek-proyek srategis infrastruktur yang didanai oleh APBN pada Provinsi Sumsel.
Di antaranya pembangunan double track kereta api, Jembatan Musi IV, stasiun pompa banjir DAS bendung, pembangunan jaringan irigasi permukaan, dan lainya.”Kami tetap optimis serapan belanja APBN sampai dengan akhir tahun ini dapat terserap secara maksimal,” katanya.
Ditambahkannya, anggaran Rp 14,18 Triliun terbagi dalam 564 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang dikelola kementerian/lembaga serta satuan kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Kami minta agar setiap Satker dapat lebih mempercepat penyelesaian pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat proses serapan anggaran,” tandasnya.(bas)
