PALEMBANG, fornews.co – Ada separuh kepala daerah wilayah kabupaten/kota termasuk provinsi di Sumsel pada tahun 2023 nanti bakal mengakhiri masa jabatannya.
Otomatis, menuju pesta demokrasi Pemilu 2024, Provinsi Sumsel dan sejumlah kabupaten/kota bakal dipimpin oleh seorang Penjabat (Pj). Hanya Kabupaten Ogan Ilir, OKU Raya, PALI, Musi Rawas (Mura), Musi Rawas Utara (Muratara) yang masih ada petahana.
Bisa ditebak, ketika para tokoh-tokoh besar dan elit politik di Sumsel, terlebih pada eks bupati dan wakil, serta eks gubernur turun ke gelanggang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti, pertarungan antarkontestan akan sangat sengit.
Menurut Ketua KPU Provinsi Sumsel, Amrah Muslimin, satu hal yang harus dilihat momennya di Sumsel, bahwa tahun 2023 nanti semua bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota termasuk gubernur dan wakil gubernur itu tidak ada jabatan yang incumbent.
“Saya lihat, kepentingan parpol pada 2024 untuk memperbanyak kursi, salah satu yang saya lihat menjadi pengalaman selama ini ya mencari tokoh-tokoh publik dijadikan vote getter,” kata dia, Kamis (4/8/2022).
Nah siapa yang berpeluang menjadi vote getter di Sumsel, ungkap Amrah, jelas para mantan-pantan bupati, wali kota dan gubernur serta wakil masing-masing yang tidak lagi menjabat, tetapi mungkin mempersiapkan diri, untuk kontestasi Pilkada 2024.
“Artinya kedepan dimungkinkan saja parpol akan menggunakan mesin politik untuk meraup suara perolehan kursi dulu,” ungkap dia.
Amrah mengungkapkan, hal yang terpenting sekali adalah parpol harus memenuhi ambang batas parliamentary threshold nya yaitu 4 persen. Bsa dibayangkan pada 2024 nanti, memungkinkan banyak mantan-mantan kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai caleg terlebih dahulu, terlebih ketua partai.
“Misal Bupati OKI, Iskandar (Ketua DPW PAN Sumsel), Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad (Sekjen DPW PAN Sumsel), Bupati Lahat, Cik Ujang (Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel), Gubernur Sumsel Herman Deru (Ketua DPW NasDem), nah banyak tokoh sudah di ploting oleh parpol kembali mencalonkan diri,” ungkap dia.
Amrah menjelaskan, kalau sudah seperti itu, maka pertarungan 2024 nanti akan menjadi pertarungan sengit. Maka dari itu, kalau tidak di manajemen dengan baik dan dilihat potensi konfliknya dengan tepat, maka akan dikhawatirkan akan muncul banyak persoalan.
“Sangat potensi terjadi konflik, jika tidak di manajemen dengan baik. Makanya untuk kedepan penting sekali KPU dan Bawaslu di isi oleh orang-orang yang paling tidak kompeten, yang mampu memerankan perannya sebagai penyelenggara Pemilu,” jelas dia.
Jadi, terang Amrah, selama masa jabatan KPU Sumsel belum berakhir, pihaknya sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas. Termasuk pada pola perekrutan PPK, PPS dan KPPS itu dilakukan dengan cara-cara yang profesional. Artinya, yang ditunjuk itu benar-benar mampu.
Makanya, kata Amrah, penting bagi semua elit di Sumsel ini untuk melihat bahwa kepentingan Sumsel itu bukan hanya merebut kekuasaan, tapi yang terpenting juga adalah menjaga situasi politik untuk tetap landai dan soft, serta memberikan edukasi poltik.
“Tahun 2024 ini adalah momen bagaimana demokrasi kita diuji, karena ada dua momen penting yakni Pileg dan Pilpres, tanpa jedah ada Pilkada serentak. Kalau bangsa Indonesia bisa melewati ini saya yakin kita bisa dilihat oleh negara lain sebagai bangsa yang hebat dari sistem demokrasi,” tandas dia. (aha)
