JAKARTA, fornews.co – Saat ini, hampir separuh dari penduduk dunia tinggal di perkotaan. Menurut perkiraan UNDP, pada tahun 2030, kurang lebih 60% dari masyarakat dunia akan hidup di area urban dan akan terjadi ekspansi urbanisasi di negara-negara berkembang sebsar 95%.
Urbanisasi yang masif akan semakin menekan persediaan air bersih, lingkungan untuk hidup, dan kesehatan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa mengubah cara bagaimana kita membangun, dan mengelola ruang-ruang perkotaan. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, ialah komunitas dan kota yang berkelanjutan (sustainable cities and communities).
“Menciptakan perkotaan yang berkelanjutan berarti meningkatkan kualitas kehidupan di kota itu termasuk aspek-aspek ekologi, kultural, politik, insitusional, sosial, dan ekonomi tanpa meninggalkan beban untuk generasi di masa depan. Keberlanjutan sebuah kota bertumpu pada optimalisasi kebijakan dan proses bisnis yang mencerminkan prinsip-prinsip sustainable management,” ungkap Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dalam acara ASEAN Leaders’ Programme yang bertajuk “What makes city smart and inclusive” Selasa (11/09) lalu.
Pengelolaan yang berkelanjutan bisa dimaknai sebagai mengelola kompleksitas tiap sektor, mengelola institusi yang saling terkait. Yanuar memberi contoh misalnya antara Jakarta dan Bekasi, terdapat banyak sekali hal-hal yang bertautan.
Salah satu yang paling utama ialah, komuter masyarakat dan persoalan pergerakan barang. Pemerintah Jakarta dan Bekasi, harus mampu mengelola koordinasi antarkota sedemikian rupa, hingga masalah-masalah ini bisa terurai.
Salah satu tantangan dari upaya mengurai masalah lintas sektor dengan berbagai aktor ialah, ragam kepentingan yang tidak terduga. “Dalam dinamika perumusan kebijakan seperti ini, argumentasi-argumentasi berbasis data dan bukti perlu dikedepankan,” tegas Yanuar di hadapan 45 pejabat setingkat eselon II dan III dan wakil pimpinan sektor privat dari seluruh negara anggota ASEAN di Hotel Gran Melia.
Kebijakan berbasis data dan bukti pada akhirnya memunculkan inisiatif Kota Cerdas (Smart City) di berbagai kota di Indonesia, seperti di Jakarta dan Bojonegoro. Sebagai contoh, di Bojonegoro manajemen inovasi yang progresif berbasis masalah dan revolusi data, bersama dengan keterbukaan dan participatory budgeting dapat membantu pemerintah daerah membangun argumen yang solid kepada legislatif, yang pada akhirnya mendukung program-program kunci pemerintah.
“Inisiatif kota cerdas atau smart city semacam itu akan makin dibutuhkan sekarang ini dan di masa-masa mendatang,” pungkas Yanuar.
Hal ini merupakan wujud nyata adanya upaya-upaya menyeimbangkan beragam kepentingan tersebut untuk kepentingan bersama pembangunan kota yang berkelanjutan.
ASEAN Leader’s Programme merupakan program pengembangan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh ASEAN Foundation, bekerja sama dengan Common Purpose, Pemerintah Inggris, dan Pemerintah Indonesia. (ibr/*)
