BATURAJA, fornews.co – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mulai memberlakukan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kepegawaian Negeri.
Dimana dalam aturan tersebut, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar disiplin seperti tidak pernah masuk kerja, tersandung kasus narkoba, tindak pidana korupsi, dan menikah sirih mendapat sanksi berupa diberhentikan dari ASN.
Kepala BKPSDM Mirdaili SSTP saat dikonfirmasi Senin (10/6) mengatakan jika Pemkab OKU sudah melaksanakan aturan tersebut dengan penerapan aturan lama yakni PP 53. Terbukti di Tahun 2018 sedikitnya 9 orang pegawai diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat
“Untuk aturan itu sudah kita laksanakan sejak lama dengan penerapan PP 53. Dengan alur Kepala OPD melapor kepada kita, kemudian dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan dan diberikan peringatan jika masih tidak bisa dibina kita sidang untuk memutuskan ASN tersebut dapat dipecat atau tidak,” kata Mirdaili.
Ia menjelaskan, yang paling berat dalam PP yang baru ini, pelanggaran pidana korupsi untuk 2019 saja sudah ada 2 orang ASN yang dipecat, termasuk satu orang ASN yang terlibat kasus korupsi.
“Kita juga sedang menangani kasus ASN yang kedapatan nikah sirih, posisinya sedang dalam proses,” ujarnya.
Mirdaili menegaskan, jika Pemkab OKU, siap melaksanakan aturan yang dibuat Kemenpan-RB terhadap ASN di wilayah tersebut. (gus)
