Setidaknya ada dua isu strategis yang dibahas sesuai tema rakernas, yakni percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
Rakernas Forsesdasi 2019 mengusung tema “Percepatan Reformasi Birokrasi Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kelas Dunia 2025 Pelaksanaan melalui Inovasi pelayanan publik dan pencegahan korupsi”.
Dua isu strategis tersebut dipaparkan Nasrun Umar di hadapan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Balikpapan, Kaltim, Rabu (20/02).
Dalam laporannya, Nasrun Umar menuturkan, tujuan dari pelaksanaan acara ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan mendorong anggota Forsesdasi agar dapat berpartisipasi aktif di dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi untuk mewujudkan cita- cita reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan berkelas dunia 2025.
Adapun mengenai isu strategis percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, dikatakannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan birokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I tahun 2010-2014, kemudian tahap II tahun 2015-2019 dan tahap III tahun 2020-2025.
“Oleh sebab itu, perlu pemantapan kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi tahap II tahun 2015-2019 dan tahap III tahun 2020-2025 secara menyeluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, di mana para sekretaris daerah adalah ketua pelaksana tim reformasi birokrasi Pemda sesuai Permendagri Nomor 135 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan didorong dan kepada reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah,” ungkap Sekda Sumsel itu.
Untuk isu strategis pencegahan korupsi berdasarkan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pencegahan Korupsi, Nasrun menyampaikan, salah satu fokus strategi pencegahan korupsi adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi, di mana korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat memengaruhi kepercayaan publik kepada negara.
“Untuk itulah DPP Forsesdasi mendukung langkah Dewan Pengurus Nasional KORPRI melakukan judicial review terutama terhadap Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” ungkapnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, fungsi sekretaris daerah itu adalah harus tampil ke depan di dalam menyusun perencanaan anggaran pembangunan di daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya, pemerintah daerah juga memiliki kepentingan politik, khususnya janji-janji kampanye yang dijabarkan oleh Sekda, meliputi janjinya gubernur, bupati/wali kota.
“Tetap ikuti aturannya, tidak boleh menyimpang sedikit pun dari aturan dan mekanisme pembahasan dengan DPRD. Para Sekda yang mengatur SKPD, maka kalau mau mencegah korupsi di daerah, ya fungsi Sekda harus kuat, dan peran inspektoratnya mengingatkan semua pihak dalam rangka perencanaan anggaranya tadi jangan sampai main-main,” tuturnya.(bas)
