PALEMBANG, fornews.co – Fraksi Golkar DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), menilai pembangunan yang dilakukan Pemprov setempat, hanya terkosentrasi di wilayah perkotaan saja khususnya Kota Palembang.
Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sumsel, H Anwar Hasan BA pada pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Sumsek tahun anggaran (TA) 2018 di ruang paripurna Kamis (09/11).
Untuk itu, di hadapan Wagub Sumsel, H Ishak Mekki, Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan pembangunan di kabupaten-kabupaten, terutama pembangunan jalan.
“Saat ini, di beberapa kabupaten banyak kondisi jalan dalam keadaan rusak dan perlu perhatiab khusus untuk seger diperbaiki, baik jalan nasional maupun provinsi, agar dapat meningkatkan daya dukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarya.
Selain menyoroti pemerataan pembangunan, fraksi tersebut juga mencatatkan bahwa berdasarkan nota keuangan dan RAPBD Sumsel TA 2018, terjadi penurunan signifikan sebesar 23,12% dibandingkan 2017. Dirincikan, target pendapatan yaknuli Rp6,9 triliun (turun 22,96%), dan target belanja Rp5,9 triliun (turun 17,62%).
“Salah satu faktor domunan ketidaktercapaian target pendapatan adalah, pembangian dana bagi hasil pajak dan bukan pajak/SDA. Untuk itu, kinerja Dinas Pendapatan Daerah harus lebih maksimal dalam mewujudkan pencapaian target pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah,” pintanya.
Pada kesempatan ini, Fraksi Golkar meminta penjelasan kepada pihak eksekutif akan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian ditanyakan pula terkait kontribuai BUMD.
“Tentang penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan yang mengalami penurun hingga 44,68%, kami mohon penjelasan yang lebih rinci,” tegasnya.
Terakhir, Fraksi Golkar mengharapkan konsistensi dari TAPD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan program kegiatan sesuai yang telah didtetapkan.
“Sehingga apa yang telah menjadi keputusan, dapat dilaksanakan dengan baik. Sesuai harapan,” tukasnya.(ibr)
