JAKARTA, fornews.co — Aktivis Greenpeace Indonesia bentangkan banner bernada protes saat Menteri Luar Negeri Indonesia, Arief Havas Oegroseno, saat berpidato di hadapan tamu Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan banner bertuliskan “What’s the True Cost of Your Nickel?”, “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”.
“Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan Bumi kita sudah membayar harga mahal,” kata juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dalam keterangan resminya, Selasa.
Menurut Greenpeace, industrialisasi nikel–yang semakin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik–telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah.
Kehancuran itu terjadi mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi.
Kini, kata Iqbal, tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi.
Greenpeace menyebut telah terjadi eksploitasi nikel di tiga pulau di Raja Ampat yaitu Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
Bahkan, ungkap Iqbal, lebih dari 500 hektare hutan dibabat padahal memiliki vegetasi alami khas.
Sejumlah dokumentasi yang menunjukkan adanya limpasan tanah menjadi bukti adanya kerusakan yang disengaja.
Limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir–telah berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat–akibat pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
Ketiga pulau tersebut termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya dilarang untuk ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Dalam aksinya itu, Greenpeace ingin mengirimkan pesan kepada Pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel yang meriung di acara tersebut, serta kepada publik, bahwa tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah telah membawa derita bagi masyarakat terdampak.
Industri nikel juga telah merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara, dan jelas akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.
“Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan industrialisasi nikel yang telah memicu banyak masalah,” ujar Iqbal.
Greenpeace berseloroh sesumbar tentang keuntungan hilirisasi yang digaungkan sejak era pemerintahan Jokowi kini dilanjutkan Prabowo-Gibran sudah seharusnya diakhiri.
“Industrialisasi nikel terbukti menjadi ironi, bukannya mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, tapi justru menghancurkan lingkungan hidup, merampas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan memperparah kerusakan Bumi yang sudah menanggung beban krisis iklim,” pungkas Iqbal.
