PALEMBANG, fornews.co – Yayasan CARE Peduli (CARE Indonesia) menyebut luas dan kompleksnya situasi keberhasilan semua pihak yang telah mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bergantung pada koordinasi, pembagian peran, dan kontribusi yang saling melengkapi.
Meski begitu, CEO CARE Indonesia, Dr. Abdul Wahib Situmorang, mengapresiasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), BNPB, BMKG, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, tenaga kesehatan, relawan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal yang bekerja dalam pencegahan, pemadaman, operasi modifikasi cuaca, pelayanan kesehatan, serta perlindungan warga.
“Keberhasilan penanganan karhutla tak hanya ditentukan seberapa cepat api bisa dikendalikan, tetapi sejauh mana warga dapat tetap aman, sehat, dan mempertahankan penghidupannya. Pengendalian api dan perlindungan warga bukan dua agenda yang terpisah; keduanya perlu berjalan bersama,” ujar dia, Senin (31/8/2026).
Abdul mengatakan, bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar. Kemenkes menyebutkan, sekitar 3,4 juta penduduk di tujuh provinsi yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan terdampak kabut asap dan menghadapi risiko gangguan kesehatan. Respon melalui pengerahan tenaga kesehatan, distribusi masker dan logistik medis, serta dukungan peralatan oksigen di wilayah terdampak telah dilakukan.
Karhutla dan kabut asap, sambung dia, tidak memengaruhi setiap orang dengan cara yang sama. Anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit pernapasan atau penyakit kronis dapat menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Keluarga berpenghasilan harian pun bisa mengalami kehilangan pendapatan ketika aktivitas kerja, sekolah, layanan publik, dan pengasuhan terganggu.
Dalam banyak keluarga, perempuan memikul tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekaligus berkontribusi pada pendapatan keluarga. Ketika anggota keluarga sakit atau sekolah ditutup, beban waktu, biaya, dan pengambilan keputusan dapat meningkat. Karena itu, data yang dipilah menurut jenis kelamin, usia, disabilitas, lokasi, dan sumber penghidupan diperlukan agar bantuan dapat menjangkau mereka yang menghadapi hambatan paling besar,” kata dia.
Abdul menilai, dalam respons berskala luas, tidak semua kebutuhan dapat dijangkau pada saat yang sama. Mengidentifikasi kebutuhan yang belum terlayani, lalu menyepakati pembagian peran antarpihak merupakan bagian penting dari koordinasi kemanusiaan agar sumber daya digunakan secara tepat, tidak tumpang tindih, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Terkait hal itu, maka butuh diperkuat kolaborasi lintas sektor. Setidaknya ada tiga potensi penguatan ruang kolaborasi untuk memperkuat perlindungan masyarakat dalam penanganan Karhutla.
Pertama, memperluas perlindungan kesehatan dan akses terhadap udara yang lebih bersih. Kolaborasi bisa dilakukan melalui penyampaian informasi kualitas udara yang mudah dipahami dan dapat diakses, distribusi, serta edukasi penggunaan masker sesuai rekomendasi otoritas kesehatan, pelayanan kesehatan yang mobile, dan penyediaan oksigen di lokasi yang benar-benar membutuhkan.
“Selain itu, keberlanjutan layanan kesehatan ibu dan anak, lansia, penyandang disabilitas, serta warga dengan penyakit pernapasan dan penyakit kronis perlu tetap dijaga. Dukungan dunia usaha dan lembaga filantropi dapat mengikuti pemetaan kebutuhan dan mekanisme koordinasi pemerintah daerah serta otoritas kesehatan,” ungkap dia.
Berikutnya kedua, jelas Abdul, memperkuat data inklusif, jangkauan informasi dan kepemimpinan komunitas. Kolaborasi melalui pelaksanaan penilaian cepat yang mempertimbangkan gender, usia, disabilitas, lokasi, dan penghidupan akan membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak selalu terlihat dalam data agregat. Informasi risiko dan layanan juga perlu disampaikan melalui saluran serta format yang dapat dijangkau oleh beragam kelompok masyarakat.
“Kelompok perempuan, kader kesehatan, organisasi penyandang disabilitas, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, masyarakat adat, dan organisasi lokal turut dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan, perencanaan, penyampaian informasi, dan pemantauan bantuan. Perempuan dan kelompok masyarakat bukan hanya penerima dukungan, tetapi diperkuat perannya untuk memimpin dan menjadi sumber solusi,” jelas dia.
Kemudian ketiga, menjaga keberlanjutan penghidupan, pengasuhan, dan pembelajaran. Kabut asap dapat mengganggu pekerjaan, kegiatan belajar, dan pengasuhan, sekaligus menambah pengeluaran kesehatan rumah tangga. Berdasarkan asesmen setempat, dukungan dapat berupa perlindungan sosial jangka pendek, bantuan tunai atau bantuan fleksibel, pengaturan kerja yang adaptif, serta dukungan bagi keberlanjutan pembelajaran dan pengasuhan.
“Perhatian khusus perlu diberi kepada perempuan kepala keluarga, pekerja berpenghasilan harian, keluarga dengan anggota yang sakit, dan rumah tangga dengan tanggung jawab pengasuhan tinggi. Bentuk dukungan perlu dirancang bersama masyarakat setempat dan diselaraskan dengan program pemerintah agar tidak menciptakan mekanisme duplikasi,” kata dia.
CARE Indonesia, tambah Abdul, meyakini keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari luas kebakaran yang dapat dikendalikan, tetapi juga dari sejauh mana warga tetap terlindungi, dapat mengakses layanan, mempertahankan penghidupan, dan memiliki kemampuan untuk pulih. (aha)
