LUBUKLINGGAU, Fornews.co – Gubernur Sumsel, Herman Deru melakukan pemantauan langsung di daerah perbatasan Sumsel-Bengkulu hingga Jambi. Hal ini, untuk memastikan upaya dalam memutus pandemi Virus Corona atau COVID-19 di Sumsel.
Pengecekan perbatasan ini juga dilakukan untuk memastikan distribusi komoditas antara Sumsel – Bengkulu dan Jambi tetap lancar selama pandemi COVID-19 saat ini.
Saat mengecek di perbatasan Sumsel-Bengkulu, Gubernur Sumsel, Herman Deru sempat melakukan video call dengan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah terkait protokol kesehatan yang telah diterapkan di perbatasan ini.
“Jadi saya sering berdiskusi dengan Gubernur Bengkulu terkait protokol kesehatan yang diterapkan ini. Jadi masyarakat Sumsel dan Bengkulu memaklumi ada penjagaan yang begitu ketat, hal tersebut guna memutus pandemi covid19,” katanya, Sabtu (30/05)
Melalui via telpon, Gubernur Herman Deru didampingi Walikota Lubuklinggau Prana Putra Sohe beserta Forkompimda menyampaikan kepada Gubernur Bengkulu terkait New Normal yang akan diterapkan oleh Kota Lubuklinggau.
“Saya bersama Walikota dan Forkompinda bahwa kita menyepakati untuk pertukaran komoditas jangan terhenti apalagi New Normal ini. Harapan saya kita sudah sama-sama membuat aturan ini bukan dilongggrakan melainkan flexibel. Jadi sayur- sayur dari Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tetap diterima disini, artinya pertukuran komoditas jangan terhambat. ” kata Herman Deru mengakhiri via telpon bersama Gubernur Bengkulu.
Demikian halnya di Perbatasan Sumsel-Jambi tepatnya di check poin Simpang Nibung, Desa Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, Gubernur Sumsel Herman Deru sempat turun langsung melihat jalannya pemeriksaan di pintu perbatasan yang telah dipasangi gerbang sterilisasi menggunakan cairan disinfektan.
Menurut HD standar protokol ini tak boleh dicabut meski pemerintah mulai akan menerapkan New Normal atau gaya hidup baru. Agar New Normal ini dapat diterapkan di Mura, Muratara dan Lubuklinggau. HD menghimbau Kepala Daerah untuk segera mensosialisasilan ini kepada semua perangkat daerah.
“Tidak harus menunggu keputusan Gubernur, daerah bisa menyesuaikan New Normal dengan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan masyarakat setempat. Terkait operasi rumah ibadah, sekolah, majelis dan lainnya secara bertahap,” tutupnya. (ril)
