PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya (HD-MY) memastikan segera melakukan audit kepada 13 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumsel.
Menurut Herman Deru, dirinya bersama Wagub Mawardi sudah beberapa kali melakukan pertemuan secara khusus membahas masalah BUMD, sejak terpilih 27 Juni lalu. Hal ini tak lain untuk memperjelas kontribusi apa saja yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
“Harapan kami berdua dibangun atau didirikannya perusahaan daerah ini, tugas utamanya, ya harus memberikan kontribusi pada pemprov sebagai PAD atau pendapatan lain yang sah,” tegasnya saat memimpin rapat gabungan BUMD sekaligus menerima Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (SMS), terkait paparan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA), di Ruang Rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, Jumat (12/10).
Dalam hal ini (audit), keduanya akan menggandeng BPKP, dan selanjutnya belasan BUMD ini akan dimonitor dan dipisahkan menjadi beberapa kategori dan tingkatan. Seperti perusahaan yang sehat, kemudian sedang-sedang saja (tidak menghasilkan tapi tidak disubsidi lagi), dan yang masih disubsidi penuh.
“Makanya kami perlu mengambil langkah segera. Perusahaan yang sehat akan kita dorong terus supaya lebih sehat. Yang sedang-sedang kita bina, yang tidak bisa dibuat sehat kita likuidasi. Untuk apa banyak-banyak tapi membebani daerah,” tegasnya.
Untuk itu, kata HD, melalui rapat ini para Direktur BUMD atau PD diajak terbuka mengenai kondisi masing-masing baik mengenai aset dan lainnya. Mereka diminta memberikan paparan sedetil mungkin, apa danya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
“Pada tahapan ini kami masih melakukan investigasi dan inventarisasi, baru kemudian konsolidasi dan solusi. Saya ingin semua ini selesai dan ada solusi paling lambat akhir Desember,” tuturnya.
HD menambahkan, kebijakan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi mencari jalan terbaik untuk menentukan sikap, karena hal ini terkait dengan aset Pemda.
Sementara itu, Wagub Mawardi Yahya mengatakan, jika memang nanti ditemukan ada BUMD yang tidak menunjukkan perbaikan atau harapan, pihaknya tidak akan segan melakukan likuidasi.
“Untuk itu di sini kita duduk bersama termasuk dari Biro Hukum dan inspektorat. Kita akan evaluasi dan HDMY harus tahu persis dari mana mulai melaksanakan tugas gubernur dan wagub sebagai pemegang saham. Sekarang semuanya kita minta terbuka, jangan ragu dan jangan ada beban,” ungkapnya.
Melalui paparan masing-masing BUMD ini, diharapkan sebelum akhir Desember, pihaknya sudah mendapatkan angka pasti berapa BUMD yang dilikuidasi dan yang masih akan terus dibina.
“Bukan kami tidak percaya pada pengelolaan BUMD, tapi karena ini merupakan tugas negara maka kami akan minta bantuan BPKP untuk mengaudit seluruh BUMD tentunya berkoordinasi juga dengan BPKAD,” terangnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) I Gede Surya Negara memaparkan kondisi terakhir progres pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api. Di mana saat ini pihaknya masih terus berupaya merealisasikan Pelabuhan Tanjung Carat yang merupakan pelabuhan laut dalam untuk menunjang keberadaan Pelabuhan Tanjung Api-Api.
Seperti diketahui, saat ini luas KEK TAA yang ada sebesar 2030 hektare. Sementara agar kawasan ini bisa terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Carat dibutuhkan lagi perluasan lahan sesuai usulan sebesar 2202 hektare. Selain Pelabuhan, kawasan ini nantinya akan dimaksimalkan untuk daerah industri yang meliputi refinery kilang minyak, petro kimia serta industri pengolahan sawit.(bas)
