PALEMBANG, fornews.co – Pemprov Sumsel punya target menurunkan kemiskinan satu digit di bawah angka nasional. Untuk merealisasikan target tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menyerukan kepada seluruh perangkat daerah untuk kompak memprioritaskan penurunan angka kemiskinan.
Hal itu diungkapkan Herman Deru saat membuka Forum Perangkat Daerah Provinsi Sumsel tahun 2019 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel, Rabu (27/03). Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 27-29 Maret 2019.
Herman Deru menyadari, setiap kabupaten/kota memiliki potensi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda. Namun dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi program untuk menurunkan angka kemiskinan, tentu target penurunan kemiskinan satu digit di bawah nasional bisa tercapai.
“Saya yakin semua akan setuju dengan menekan angka kemiskinan. Walaupun OPD dan jumlah Satuan Kerja (Satker) di kabupaten/kota berbeda-beda, tapi semua punya tanggung jawab yang sama dengan menurunkan angka kemiskinan. Target kita (menurunkan kemiskinan) satu digit, kita harus di bawah nasional,”katanya.
Berkaca ketika menjabat Bupati OKU Timur, Herman Deru melihat angka kemiskinan di Sumsel tidak mengalami penurunan. Menurutnya, kala itu angka kemiskinan di Sumsel tidak turun-turun, kadang 12%, kadang naik menjadi 13%.
“Saya yakin kalau kita punya keinginan yang sama untuk menekan angka kemiskinan maka secara kumulatif angka nasional itu akan turun. Begitu juga kalau kita tertarik dan bertujuan untuk bersama-sama memperbaiki ini, bukan tidak mungkin di tahun depan kita juga tembus di satu digit,” tuturnya.
“Kita harus satu rel (untuk menurunkan kemiskinan satu digit), untuk turun di terminal mana, terserah, yang penting kita satu rel,” imbuh dia.
Sementara, Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih melaporkan, pelaksanaan forum daerah ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Bahwa, tahapan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah melalui beberapa tahapan, yaitu arahan gubernur langsung.
“Kegiatan ini juga mengarah kepada penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Dilaporkan pula, usulan perangkat daerah yang telah diterima oleh Bappeda Sumsel sampai dengan hari ini berjumlah Rp6,2 triliun. Sementara alokasi belanja langsung pada rancangan struktur APBD tahun 2020 sekitar Rp4 triliun.(bas)
