NEW YORK, fornews.co-Pemerintah Indonesia mengecam kekerasan dan pelanggaran yang terus dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina, yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.
Bahkan, menyangkut posisi Dataran Tinggi Golan yang diakui Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari Israel, Pemerintah Indonesia menegaskan menolak pengakuan itu.
“Indonesia mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Suriah. Indonesia menolak keras adanya pengakuan AS bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari Israel. Tindakan ini tidak bisa diterima dengan standar apapun, khususnya Resolusi DK PBB,” tegas Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) A.M. Fachir dalam pertemuan DK PBB mengenai Palestina, di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Selasa (26/03) waktu setempat.
Seperti dikutip dari setkab.go.id, Fachir mengungkapkan, bahwa pengakuan AS ini akan mengganggu upaya-upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tak lupa, Fachir menyampaikan permintaan kepada DK PBB, untuk terus memonitor perkembangan di Palestina, khususnya di Yerusalem, untuk menghindari eskalasi konflik.
Selain itu, Fachir mengatakan, berbagai hal yang dilakukan pemerintah Israel menunjukkan kecenderungan pengambilalihan wilayah Palestina atau yang disebut dengan aneksasi. Hal ini membuat ’solusi dua negara’ yang selama ini diperjuangkan dan disepakati oleh dunia internasional, termasuk Palestina dan Israel sendiri, menjadi semakin jauh dari kenyataan. ““Israel sama sekali tidak menerapkan Resolusi DK PBB 2334 (2016). Tindakan Israel merupakan penolakan terang-terangan terhadap Resolusi DK PBB,” katanya.
Fachir juga menggarisbawahi tentang kondisi ekonomi dan kemanusiaan rakyat Palestina yang harus jadi prioritas, disamping berbagai upaya politik lainnya. dia menilai, kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu sumber konflik.
“Pada Februari lalu, Pemerintah RI meningkatkan bantuan sejumlah 1 juta dollar AS kepada Badan PBB untuk Pengungsi Paletina (UNRWA), dan bantuan proyek desalinasi di Gaza,” tukasnya.
Sementara, Special Coordinator PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicolay Mladenov, yang mewakili Sekjen PBB sebelumnya menyampaikan laporan tertulis implementasi Resolusi 2334. Dalam laporan itu disampaikan berbagai perkembangan negatif terjadi di wilayah pendudukan Palestina.
Diawali penutupan misi pengawas asing pada akhir Februari, pemotongan penerimaan pajak milik Palestina sebesar USD 139 juta, penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa, perluasan pendudukan, pengusiran warga Palestina dari rumahnya, hingga kekerasan dan teror oleh pendatang (settlers) yang didukung oleh petugas keamanan Israel. (tul)
