PALEMBANG, fornews.co – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Palembang meminta Pemerintah Kota Palembang untuk mengakomodir dan menyelesaikan masalah PKL selama ini.
Ketua APKLI Palembang, Harmoko Zakariah mengatakan, pihaknya menginginkan sekali adanya kerja sama yang baik dari pemerintah terkait tempat berjualan. Mengingat selama ini PKL kerap berbenturan dengan petugas Satpol PP dalam setiap kegiatan penertiban.
“Kami siap bersinergi dengan Satpol PP terkait penataan, bukan penggusuran. Sebab, kehadiran asosiasi ini untuk menekan penggusuran PKL,” ujarnya usai audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Selasa (8/12).
Menurut Harmoko, para pedagang kaki lima memang melakukan transaksi di trotoar, bahu jalan, dan persimpangan karena memang tidak ada tempat.
“Solusinya kami mohon disediakan tempat,” ucap Harmoko.
APKLI yang saat ini beranggotakan 222 orang, juga akan memberdayakan PKL dan mengelola penataan lokasi agar terasa aman dan nyaman. Apabila ada pedagang yang bersikeras tidak mau pindah ke lokasi baru, dipastikannya APKLI akan membuka konseling kelompok atau pribadi untuk pembinaan. Dia menambahkan, APKLI juga siap mendukung Pemkot Palembang untuk terus menyosialisasikan aturan pemerintah terkait protokol kesehatan.
“Pandemi ini tentu saja berdampak bagi PKL. Tapi seperti sengsara membawa nikmat, para PKL ini mendapatkan bantuan presiden melalui Dinas Koperasi Palembang,” katanya.
Sekda Palembang, Ratu Dewa menyatakan, Pemkot Palembang terus mendukung keberadaan PKL. Terlebih, selama COVID-19 ini mereka mengalami dampak cukup besar.
“Ada beberapa hal yang bisa kita tindaklanjuti dari hasi paparan teman-teman dari APKLI. Seperti untuk tetap sosialisasi protokol kesehatan. Meskipun pandemi, aktivitas jual beli tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, kami mengimbau agar para PKL tetap mengikuti protokol kesehatan, sesuai peraturan daerah,” ujar Dewa.
Dewa mengatakan, Pemkot Palembang juga memberikan solusi bagi PKL untuk pinjaman modal usaha melalui perbankan, di mana para PKL bisa memanfaatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang.
“APKLI kami minta segera menyiapkan data PKL untuk disampaikan segera ke Dinas Koperasi,” katanya.
Selain itu, ada pula bantuan dari Kementerian dan Bantuan Presiden. Dewa berharap APKLI menjadi wadah yang bisa membantu dan bersinergi dengan pemerintah.
“Di samping para camat dan lurah juga memberikan data guna menghindari terjadinya ketidaktepatan sasaran dan jumlah. Tentunya pertemuan-pertemuan ini merupakan awal yang baik guna memecahkan masalah,” jelas dia. (yas)
