PALEMBANG, fornews.co – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) segera menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2021. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kemenko Polhukam RI dalam rapat virtual, Selasa kemarin.
“Kita diminta lebih awal dalam penetapan status siaga karhutla, jangan sampai ditemukan hotspot baru siaga. Karena itu, Sumsel rencana akan tetapkan siaga karhutla pada Maret 2021,” ungkap Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Alasan bulan Maret tersebut, menurut Deru, karena pada bulan Maret biasanya sudah terdapat hotspot di sejumlah daerah di Sumsel. Karena itu, sebagai bentuk antisipasi, Sumsel perlu menyegerakan persiapan segala sesuatunya. “Arahan dari pusat juga, tahun ini Sumsel akan fokus pada Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC),” sebutnya.
Tak hanya itu, persiapan lain yang akan menjadi upaya pencegahan karhutla yakni Sumsel bersiap menggunakan aplikasi pantau karhutla bekerja sama dengan pihak kepolisian daerah. “Apabila di Pekanbaru sudah menggunakan aplikasi bernama Lancang Kuning sejak tahun lalu, maka Sumsel tahun ini akan menggunakan aplikasi bernama songket atau tanjak untuk memantau karhutla,” cetus Deru.
Terkait persiapan anggaran, dia menyebutkan, sedikitnya Rp30 miliar disiapkan Sumsel untuk penanganan karhutla tahun 2021. Dana tersebut akan dikelola sepenuhnya oleh Pemprov. Berbeda dengan pengelolaan tahun lalu yang dibagi merata ke kabupaten kota yang rentan karhutla. “Tahun lalu Rp45 miliar, tahun ini Rp30 miliar dengan peruntukan pembangunan sekat kanal hingga pengadaan peralatan,” terangnya.
Nilai anggaran yang berbeda ini diakui sesuai dengan hasil evaluasi penanganan karhutla tahun 2020. Deru mengatakan, kondisi Sumsel tahun lalu relatif bebas asap karena pengaruh kemarau basah.
Meksipun hotspot tetap terlaporkan ada. Hotspot tersebut muncul karena adanya ketidaksabaran membuka lahan pertanian. Ditambah alat yang ada merupakan alat monitoring titik panas, bukan monitoring api.
“Sumsel butuh tingkatkan keakuratan titik api, bukan titik panas. Ada laporan tahun lalu titik panas di suatu daerah, petugas mendapati ternyata ada yang bakar lemang. Jadi, tidak akurat,” ulas dia.
Saat membuka Rakorsus Pengendalian Karhutla 2021 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, Selasa (9/2/2021), Menko Polhukam Moh. Mahfud MD mengingatkan semua pihak untuk memberi perhatian serius dalam penanganan dan pencegahan karhutla agar tidak terjadi kembali seperti tahun 2015 silam.
“Tahun 2020, karhutla tercatat seluas 296.942 ha. Angka ini jauh lebih kecil dibanding karhutla pada tahun 2015 yakni 2,61 juta ha. Selain karhutla, pencemaran asap lintas batas juga mengalami penurunan sejak tahun 2015. Bahkan di tahun 2018 dan 2020 nihil Transboundary Haze,” jelas Menko Mahfud. (yas)
