LOMBOK BARAT, fornews.co-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyampaikan, pemerintah memulai rehabilitasi rumah rusak pascagempa Lombok sejak 29 Juli 2018 lalu, dengan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pendampingan cara pembangunan rumah.
“Dana bantuan jangan digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti rokok, sepeda motor atau televisi. Tapi dimanfaatkan secara baik untuk membeli material bangunan, semen, seng, kayu atau paku. Ibu-ibu juga diharapkan untuk membantu proses pembangunan rumah, seperti mengangkat kayu,” ujarnya, dihadapan warga yang masih bertahan di pos penampungan di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, pada Selasa (21/08).
Wapres JK mengatakan, bahwa tidak ada gempa yang membunuh orang, tapi bangunannya. Melalui rumah tahan gempa yang akan dibangun kembali, JK berharap agar tidak ada korban lagi karena nantinya mereka memiliki rumah tahan gempa. “Kita mau membangun rumah yang baik, rumah yang tahan gempa,” katanya, seperti dikutip dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (21/08).
Menurut JK, hal harus dilakukan pembangunan rumah tahan gempa, minimum 9 SR, di sini kemarin 7 SR. Untuk pembangunan satu rumah, memakan waktu penyelesaian dengan target 1 bulan, sedangkan target pembangunan seluruh rumah rusak dalam 6 bulan. “Pemerintah memberikan bantuan warga untuk rumah kategori rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta,” ungkapnya.
Menanggapi penanganan darurat pascagempa, JK menyampaikan bahwa cara penanganan pemerintah sama dengan cara penanganan bencana nasional. Saat bencana Aceh, pemerintah pusat belum mampu dalam penanganan sehingga membutuhkan dukungan internasional.
Sementara, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menerangkan, pihaknya telah melatih warga bagaimana cara pembangunan rumah tahan gempa. Pelatihan tersebut, membutuhkan waktu 1-2 hari.
“Kementerian PUPR melibatkan para mahasiswa dari perguruan tinggi dan TNI untuk mengawasi pembangunan rumah. Secara bersamaan Kementerian PUPR juga memperbaiki infrastruktur, pembangunan pasar dan sekolah. pembangunan rumah dimulai hari ini,” terangnya.
Basuki memaparkan, ada 43 sekolah dari 500 lebih sekolah yang rusak, sudah mulai dibangun kembali, sedangkan Kementerian Pendidikan telah mendirikan tenda-tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei menambahkan, pihaknya telah mendistribusikan bantuan dana rumah kepada 5.000 keluarga dari 100.000 rumah terdampak. “Hingga kini Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB 2018 mencatat total rumah rusak mencapai 73.843 unit,” tandasnya.(tul)
