PALEMBANG, fornews.co – Direktur baru PD Perhotelan Swarna Dwipa, Rebo Iskandar dan rombongan melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya di ruang tamu Wakil Gubernur, Jumat (09/11). Mereka curhat soal pekerjaan rumah yang ditinggalkan direktur Swarna Dwipa sebelumnya.
Rebo mengatakan, selama 19 hari menjabat di PD Swarna Dwipa, peninggalan lama uang real tak sampai dari Rp1 miliar. Menurutnya hal itu tidak masuk akal bila dievaluasi, karena aset Swarna Dwipa diperkirakan lebih kurang Rp1 triliun, namun uang operasionalnya kurang dari Rp1 miliar.
“Jujur saya katakan, untuk bayar gaji pun kami kewalahan, saya khawatir kalo tidak dibayar ini akan jadi gejolak di karyawan. PBB dari hotel pun sampai sekarang belum terbayarkan karena uang operasionalnya kurang memadai, dan kami harus putar otak mengatasinya,” jelas Rebo.
Rebo melanjutkan, sebenarnya dana bukan tidak ada, akan tetapi sudah terpakai untuk membayar uang muka (DP) pada pekerjaan besar yang dilaksanakan direksi sebelumnya.
“Menurut evaluasi internal kami, ada dana yg terpakai dengan pihak ke-3 oleh direksi lama. Bila dana ini tidak terpakai akan mudah untuk membayar 6 bulan ke depan,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Wagub meminta untuk semua memahami kondisi, karena saat ini sedang masa transisi kepemimpinan. Ia juga tak ingin terburu-buru dan harus mempelajari hal ini lebih dalam, serta harus mengevaluasi dari berbagai aspek.
“Sebelum saya memberikan solusi, saya ingin semuanya memahami kondisi Sumsel karena ada pergantian pimpinan. Tentunya untuk melangkah ke depan tidak akan mungkin melangkah sembarangan, apabila ceroboh tidak akan mungkin nanti semua masalah hasilnya akan baik,” kata Mawardi saat memimpin rapat.
Mawardi Yahya juga sempat menanyakan kejelasan apa yang menjadi akar masalah, agar dapat disimpulkan dan menjadi hasil untuk kami bertindak.
“Tidak akan mungkin kepempinan baru akan melanjutkan program yang lama, bila tidak tahu betul apa permasalahannya, siapa pun pimpinannya, siapa pun orangnya. Kami ingin tahu apa masalahnya, apa kekurangannya, baru kita cari solusi,” ujarnya.
Seperti diketahui pemegang saham PD Swarna Dwipa adalah Pemprov Sumsel. Hanya saja dalam beberapa waktu, Direksi lama melangkah dan mengikat kontrak pada pihak ke-3 tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham.
“Bila tanpa sepengetahuan pemegang saham, berarti itu tanggung jawab full dari manajemen Swarna Dwipa. Contohnya saja, apabila anak kita berutang tanpa sepengetahuan orang tua, yang wajib membayar tetap anak tersebut, tetapi bila anak itu berutang dengan persetujuan orang tua, berarti orang tua juga dapat bertanggung jawab atas itu” Jelasnya.
Terkait hal itu, Mawardi Yahya meminta kepada manajemen Swarna Dwipa untuk mengaudit secara keseluruhan dan bekerja sama dengan BPKP.
“Saya minta untuk manajemen Swarna Dwipa untuk menurunkan BPKP untuk melihat di lapangan, keseimbangan antara fisik dan pembayaran. Kami belum bisa melangkah lebih lanjut sebelum manajemen mengaudit segala kegiatan. Apabila sudah diaudit nanti kita bicarakan lagi, mau disetop atau dilanjutkan,” tuturnya.
Belajar dari hal ini, Mawardi berharap manajemen Swarna Dwipa yang baru mulai menggunakan manajemen terbuka agar Swarna Dwipa tidak menjadi beban Provinsi Sumsel.
“Hati-hati dalam melangkah, tidak akan maju apabila manajemen tidak berani, tetapi tetap harus punya perhitungan. Selain itu juga berorientasi pada bisnis, harus pengeluaran seefisien mungkin dan pendapatan sebanyak mungkin, harus untung bukan rugi, intinya harus melihat selera konsumen,” tukasnya.(bas)
