JAKARTA, fornews.co-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,59 triliun untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) Kementerian Keuangan, Askolani menyatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 nanti, memang baru pertama kali terjadi dalam sejarah demokrasi di tanah air. Untuk mendukung sukses pelaksanaannya, Kemenkeu mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,59 triliun atau naik 61% dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 sebesar Rp15,62 triliun.
“Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun,” kata Askolani, sebagaimana dikutip www.kemenkeu.go.id, Selasa (26/03).
Askolani menerangkan, alokasi penganggaran untuk Pemilu 2019 terbagi dalam kelompok penyelenggaraan, pengawasan dan kegiatan pendukung seperti keamanan. Selain anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp25,6 triliun, juga dialokasian anggaran untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 Rp1,7 triliun). “Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019,” terangnya.
Askolani menuturkan, ada dua faktor utama kenaikan anggaran pemilu ini. Pertama, adanya pemekaran daerah. KPU Provinsi yang awalnya berjumlah 33 bertambah satu menjadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten, itu bertambah 17 KPU Kabupaten dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota. Hal ini, berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS.
“Inilah yang menyebabkan biaya bertambah. Karena memang penyelenggaranya dan lembaganya juga bertambah. Sebab kedua, adanya kenaikan honorarium bagi para penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Termasuk juga panitia yang ada di luar negeri. Itu kita hitung sesuai usulan KPU untuk mengadopsi dampak dari inflasi,” tuturnya.
Sementara, Kepala Biro Perencanaan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sumariyandono mengungkapkan, meski mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, pelaksanaan pemilu serentak tahun ini juga mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang tidak kalah signifikan.
“Untuk biaya honor petugas pemilu, misalnya, efisiensi anggaran mencapai 50 persen. Selain itu, KPU juga bisa memangkas biaya pemutakhiran data pemilih karena hanya perlu dilakukan sebanyak satu kali pada awal persiapan pemilu,” ungkapnya.
Upaya mengefisiensikan anggaran oleh KPU, papar Sumariyandono, juga dilakukan dalam beberapa aspek. Misalnya dalam hal pengadaan logistik, KPU telah melaksanakannya secara elektronik melalui Katalog Nasional. Upaya ini diakuinya mampu menghemat anggaran yang cukup besar dari pagu yang tersedia.
“Tahun Anggaran 2018, pengadaan logistik dapat menghemat 50,57 persen atau setara dengan Rp483 miliar, sedangkan Tahun Anggaran 2019, efisiensi mencapai 31,4 persen atau setara dengan Rp355 miliar. Ini sebagaimana dikuti Media Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 138/Maret 2019,” paparnya.
Kemudian, Sumariyandono melanjutkan, KPU juga mengupayakan terobosan baru berupa penggunaan kotak suara dari bahan karton yang kedap air. Dari upaya tersebut, biaya pengadaan kotak suara diketahui bisa dipangkas hingga 70 persen. Makanya, KPU memastikan bahwa kotak suara tersebut telah lulus uji kekuatan maupun kelayakan penggunaan.
“Upaya lain KPU dalam menekan biaya, salah satunya dari sisi fasilitasi kampanye bagi para calon anggota parlemen. Dari sepuluh kali fasilitasi kampanye yang diperbolehkan Undang-Undang, KPU membatasi pemberian fasilitasi sebanyak tiga kali saja,” ujarnya.
Sebagai informasi, tambahnya, praktik pemilu serentak telah dilakukan di sejumlah negara di dunia dan Amerika Serikat menjadi salah satu contohnya. Karena gubernur atau kepala daerah di AS, dipilih bersamaan dengan pemilihan presiden serta para senator. (tul)
