PALEMBANG, fornews.co-Petani karet di Sumsel sepertinya sudah kelelahan, terhadap rendahnya harga karet yang masih tertahan di kisaran Rp5.000-6.000/kg. Sebaliknya, untuk mengkerek harga komoditi itu menjadi lebih baik lagi, tentu ada faktor-faktor yang harus dilakukan petani.
Ketua DPW Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Sumsel, Anwar Sadat menyatakan, dua masalah utama petani karet di Sumsel, yakni anjloknya harga karet di tingkat petani yang saat ini berkisar Rp5.000 – Rp6.000/kg. Kondisi ini, berdampak langsung pada tingkat perekonomian di pedesaan yang menggantungkan kehidupan dari komoditas karet.
“Masalah lain, rendahnya produktifitas karet rakyat. Saat ini produktifitas karet rakyat di Sumsel sebesar 1.311kg/hektare, yang berbanding jauh dengan produksi perkebunan pemerintah yang mencapai 1.697 kg/ hektare. Bahkan, perkebunan swasta yang mencapai 1.767 kg/hektare,” katanya, saat berbicara pada diskusi Menyoal dan Jalan Keluar Defisit (Produktifitas dan Harga) Karet Rakyat di Sumsel, Sabtu (16/09).
Sementara, menurut Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Muba, Iskandar Syahrianto, masalah perjalanan panjang problematika karet rakyat ini banyak. Mulai masalah kebun yang tidak standar, bibit yang tidak berkualitas, kemudian lahan yang tidak bersertifikat dan pembinaannya juga, serta penjualan yang selalu dimainkan oleh tata niaga yang panjang dan tengkulak. Makanya ini masalah yang dari hulu ke hilir perlu ada.
“Untuk hulu, kita berpikir saat ini masyarakat yang punya kebun diatas 20-35 tahun sangat banyak, hampir diangka 60%. Ini perlu pemikiran untuk melakukan peremajaan. Karena mereka punya lahan, tapi tidak produktif. Sama saja dengan tanah terlantar tapi tetap tertanami. Dengan produktifitas seperti itu, mungkin pendapatannya hanya Rp100.000-200.000/pekan. Begitu sedihlah, jadi perlu diambil solusi dengan melakukan replanting/peremajaan,” ujarnya.
Iskandar memaparkan, bagaimana caranya?. Pertama, paling penting ketika rakyat yang tak punya dana, ada kemauan dari mereka. Karena, pihaknya sudah punya bibit B-260 yang akan diberikan kepada rakyat secara cuma-cuma. Namun, masalah pembukaan lahan juga nanti jadi masalah. Karena untuk menyewa alat untuk membuka lahan itu sudah diangka Rp6-7 juta. Untuk itu, pemerintah juga sudah bekerja sama dengan pihak industri kayu, sehingga nilai pokok karet ini bisa dimanfaatkan, mereka akan hitung jika nilainya Rp5-6 juta mungkin dia harus membereskan land clearing.
“Setelah lahan terbuka dan dibantu bibit, kita juga bekerja sama dengan BPN untuk melakukan penserifikatian tanah tersebut, sehingga bisa masuk bankable, bisa masuk sistem pembiayaan perbankan. Ini penting, karena setelah ditanam perlu dirawat, jangan sampai sudah teknisnya bagus dan tidak dilakukan perawatan tentu hasil produktifitasnya rendah juga. Pihak BPN juga suport untuk bekerja sama, tapi bukan gratis, melainkan sesuai program yang diberikan pemerintah,” paparnya.
Kalau harga, terang Iskandar, solusinya ya pembentukan Unit Produksi dan Pemasaran Bokar (UPPB), yang mau tak mau untuk harga dibentuk kelembagaan. Karena, harga di masyarakat hanya Rp5.000-6.000/kg, tapi kalau di UPPB sudah mencapai Rp10.000/kg atau sudah dua kali lipat. Tapi syaratnya, karet rakyat tersebut harus bersih, menggunakan pembekunya harus SNI, kemudian tidak direndam, dan banyak syarat lainnya. Itu bisa dilakukan, karena UPPB terus bergerak masif. “Namun, saat ini dari total petani di Muba sebanyak 300.000 KK, yang baru masuk UPPB hanya sekitar 10% dari jumlah tersebut. Makanya, kegiatan ini harus masif dan jadi semangat bersama. Bukan saja pemerintah tapi agen masyarakat juga kita gerakkan untuk itu,” terangnya.
Sekretaris Gapkindo, H Awie Aman menuturkan, dewasa ini perkembangan harga karet mengacu pada perkembangan harga di pasaran Singapura. Karena Singapura mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan ibukota negara yang ada di sekitarnya. Seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, India, Vietnam, Burma dan sebagainya.
“Namun, secara singkat kalau kita menginginkan harga karet ini terdongkrak, maka petani jangan sampai tidak masuk organisasi UPPB dan saya kira masalahnya bisa dipecahkan. Kalau pembinaannya bagus, maka ini bisa membuat petani karet dalam waktu jangka panjang bisa terus membaik.“Intinya kalau pemerintah mau membina dengan baik, maka petani akan mau. Muba juga sudah bagus dan berkembang, karena karet Muba itu memberikan warna dari karet yang diproduksi Muba sendiri,” tuturnya.
Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal KPP P3MD Sumsel, Eka Subakti menambahkan, melalui BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama, diharapkan dapat menjawab persoalan petani karet di Sumsel. Caranya, BUMDesa bisa menyediakan, mengelola sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan, pengeringan, rumah produksi asap cair, akses modal, hingga pengendalian mutu karet dan fasilitasi chaneling akses pasar.
“Kemudian, melalui pelatihan kelompok tani secara regular, dalam rangka peningkatan kapasitas. Kesemua itu dapat di rencanakan melalui mekanisme Musdes yang melibatkan petani karet dan nantinya dianggarkan menggunakan Dana Desa dalam APBDesa,” tandasnya. (tul)
