PALEMBANG, fornews.co-Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Palembang Endang Lintang H menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bisa membantu asupan gizi untuk anak-anak binaan mereka.
“Karena untuk makan anak anak saat ini hanya dianggarakan Rp14.500 untuk tiga kali makan, yakni pagi; siang; dan malam. Itukan bagaimana makannya, ini yang perlu dipikirkan sama sama agar gizi mereka terbantu,” ujarnya, usai audensi dengan Ketua DPRD Sumsel, Senin (03/04).
Endang mengungkapkan, bahwa idealnya anggaran makan anak-anak untuk tiga kali makan itu sekitar Rp45.000. Dengan kondisi saat ini, itu masih jauh dari harapan. “Kami harap DPRD ini bisa membantu bersama pemerintah, karena tumbuh kembang anak anak ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah memberikan bantuan, walaupun terbatas seperti itu,” ungkapnya.
Dihadapan Ketua DPRD Sumsel, Ketua Komisi I dan Ketua Komisi V, Endang menjelaskan, LPKA ini sudah di launching sejak tahun 2015, terkiat perubaha dari LP Anak menjadi LPKA. Sejak ada perubahan tersebut, jadi dalam wilayah LPKA ini bukan lagi hanya Lapas, tapi wajib ada sekolahnya. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Palembang.
“Ini Lapas pertama yang memiliki sekolah untuk anak anak. Karena, kami ingin memperjuangkan untuk tidak tertinggal dari provinsi lain. Jadi, setelah LP Anak berubah menjadi LPKA, maka mental petugas juga berubah. Begitu juga terali terali besi dan yang lainnya sudah diubah. Kami harap juga bapak-bapak dewan bisa berkunjung kesana, ” jelasnya.
Hanya saja, terang Endang, selain pihaknya masih kekurangan tempat tidur, bentuk terali yang dipakai pada LP Anak lama harus diganti. Karena setelah berubah menjadi LPKA, tidak diperbolehkan lagi. “Namun, sekali lagi kami masih kekurangan dana untuk itu. Karena, kami juga telah mengubah kamar mandi dibuatkan tempat khusus, begitu juga tempat mencuci. Kami harap bapak DPRD bisa membantu kendala yang kami hadapi, karena terbatasnya anggaran dari Kemenkumham,” terangnya, seraya menambahkan saat ini isi LPKA berjumlah 163 orang. Untuk sekolah, mereka sudah melakukan MoU dengan SDN 25, SMPN 22 dan SMAN 11.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda menuturkan, pada prinsipnya perubahan ini sangat baik. Dengan perubahan status ini bisa membawa hal baik. “Untuk beberapa bantuan yang diajukan, nanti akan di diskusikan lagi dan dibicarakan dengan gubernur. Bagaimana kondisi keuangan daerah, terutama untuk penambahan tempat tidur, ” tuturnya.
Sementara, Ketua Komisi V Pahlevi Maizano mengatakan, memang sebelumnya mereka sudah mendapat laporan dari Kepala Dinas Pendidikan, bahwa ada sekolah filial di LPKA. “Nanti akan kita lihat dulu. Kalau soal makan anak-anak binaan, tentu tidak serta merta bisa dibantu. Karena itu program dari Kemenkumham dan itu vertikal. Lagipula kalau untuk asupan gizi, pemprov ada bantuan, tapi untuk PAUD. Makanya nanti akan kita lihat lagi,” tandasnya. (tul)
