JAKARTA, fornews.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengurusan sertifikat tanah utamanya jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jangan ada yang bermain-main urusan (proses pengurusan sertifikat) ini. Saya peringatkan semuanya, semuanya harus cepat, semuanya harus dilayani, juru ukur kurang kita akan tambahin,” tegasnya pada acara penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Lapangan Park & Ride, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Minggu (20/08).
Jokowi menceritakan, sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta, merasakan langsung dalam proses pengurusan sertifikat tanah masih menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan masyarakat di seluruh Indonesia. “Waktu mengurus sertifikat taman BMW untuk stadion, sampai saya nggak lagi jadi gubernur belum rampung, coba. Apalagi rakyat? Bener gak?,” tanyanya kepada masyarakat penerima sertifikat hak atas tanah.
Presiden menggarisbawahi, agar proses pengurusan sertifikat tanah bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat waktu. “Enggak boleh sekarang mengurus sertifikat tanah sampai bertahun-tahun. Itu masa lalu, ke depan tidak boleh urusan-urusan dipersulit, diperlama. Bener gak? Itu problem yang harus kita selesaikan. Saya sudah minta menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN),” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat untuk menunjukkan sertifikat tanah yang baru diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Pemerintah DKI kesulitan (mengurus sertifikat). Saya bayangkan, apalagi rakyat,” ungkapnya.
Di awal sambutannya, Presiden menyatakan bahwa di seluruh Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah, namun hingga akhir 2016 baru 46 juta bidang tanah yang diberikan sertifikat. “Artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak sekali,” ucapnya.
Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta, ini telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN untuk segera menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017 ini. “Tahun depan (2018) 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi (2019) 9 juta sertifikat harus keluar,” imbuhnya, seraya mengingatkan kepada para pemilik sertifikat untuk menyimpan sertifikat tersebut di tempat yang aman.
Sertifikat yang diterima oleh Djarot termasuk dari 7.486 sertifikat yang dibagikan oleh Presiden kepada masyarakat se-Jabodetabek. Setelah menyerahkan sertifikat, Presiden kembali bersepeda hingga bundaran Hotel Indonesia untuk berputar dan melanjutkan perjalanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta. (ibr)
