PALEMBANG, fornews.co – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumsel menilai kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya (Unsri) mulai dipolitisasi.
“Jangan jadikan ini alasan untuk saling gugat menggugat. KAHMI melihat sudah ada potensi ke arah itu (politisasi). Jangan jadikan persoalan ini jadi masalah perorangan, apalagi rektor Unsri merupakan alumni HMI,” tegas Ketua Umum KAHMI Sumsel, Joncik Muhammad, Senin (13/12/2021).
Joncik menilai, KAHMI Sumsel melihat kasus ini sudah dibawa ke arah politisasi. Padahal, kasus ini kesalahannya lebih mengarah pada individu atau oknum dosen.
“Namun, yang berkembang justru mengarah hingga dipolitisasi. Ya sudah ada (politisasi), seperti munculnya petisi turunkan rektor dan sebagainya dan justru KAHMI merasa terusik. Seharusnya Rektorat Unsri jangan di bawa bawa,” ujar dia.
Makanya, pria yang juga Bupati Empat Lawang itu, perlu merespons perkembangan kasus ini. Karena, Unsri yang merupakan kampus terbesar di Sumsel juga banyak menelurkan alumni HMI.
“KAHMI Sumsel meminta kepada semua pihak agar permasalahan ini jangan sampai melebar kemana-mana dan dipolitisasi sedemikian rupa, untuk menimbulkan stigma negatif terhadap Unsri. Apalagi sampai meminta rektor beserta jajarannya untuk mengundurkan diri,” kata dia.
Joncik melanjutkan, Majelis Wilayah KAHMI Sumsel mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, melayani, melindungi, serta memberikan rasa aman terkait penegakan hukum kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen Unsri.
Sementara, Joe Martin, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KAHMI Sumsel mengatakan, pihaknya siap mengawal proses hukum dan memberikan pendampingan kepada para korban.
“Melalui LKBH KAHMI kami akan kawal sampai tuntas. Sekarang sudah berjalan di Polda Sumsel dan banyak juga yang mengawal. Karena korban memerlukan support secara moril dan keilmuan. Kita juga siap dan banyak advokat muda yang akan turun membantu,” tandas dia. (aha)
