JAKARTA, fornews.co — Penangkapan hampir 800 kilogram sisik trenggiling di Pelabuhan Merak tidak dapat dipandang sebagai keberhasilan rutin aparat semata.
Seberapa jauh komitmen kolektif bangsa dalam menjaga kehidupan liar yang kian terdesak oleh kepentingan ekonomi gelap?
Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menilai kasus ini sebagai bentuk kejahatan ekologis yang berdampak panjang, bukan hanya pelanggaran hukum biasa.
“Penegakan hukum tidak cukup berhenti pada satu kasus yang terungkap. Yang harus dibangun adalah sistem yang mampu menutup seluruh celah perdagangan ilegal satwa liar, dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa negara tidak boleh berhenti pada penindakan di permukaan.
Di lokasi penindakan, aparat menemukan 26 koli sisik trenggiling dengan berat total 796,34 kilogram tersembunyi di antara muatan baja legal kapal kargo berbendera Vietnam, MV Hoi An 8.
Kapal tersebut diawaki oleh 13 warga negara asing, dan satu orang berinisial LVP kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, menyebut metode penyelundupan semakin canggih dan sulit dideteksi secara kasat mata.
“Kejahatan ini tidak lagi dilakukan secara terang-terangan. Mereka menyusup di dalam sistem logistik legal,” ujarnya.
“Karena itu, pendekatan penegakan hukum harus lebih tajam, berbasis intelijen, dan kuat dalam pembuktian.”
Pendalaman kasus kini mengarah pada dugaan jaringan lintas negara yang terorganisir.
Aparat menelusuri kemungkinan praktik pemindahan muatan di laut (ship to ship transfer) hingga teknik pengapungan barang di titik koordinat tertentu untuk menghapus jejak asal usulnya.
Dari sisi ekologis, jumlah sitaan ini menyiratkan realitas yang jauh lebih mengkhawatirkan. Sisik trenggiling tidak diperoleh tanpa membunuh hewan tersebut.
Artinya, ratusan kilogram yang ditemukan merepresentasikan hilangnya ribuan individu Trenggiling Jawa (Manis javanica), spesies yang telah berstatus kritis dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam mengendalikan populasi serangga.
Kasus ini juga menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam rantai perdagangan ilegal global. Bukan hanya sebagai sumber, tetapi juga sebagai jalur transit yang dimanfaatkan jaringan internasional.
Kondisi ini menuntut penguatan kerja sama lintas lembaga dan antarnegara, serta peningkatan transparansi dalam sistem logistik maritim.
Secara hukum, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.
Lebih dari sekadar penindakan, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perlindungan satwa liar tidak bisa hanya dibebankan pada aparat.
Perlindungan satwa membutuhkan kesadaran publik, integritas sistem perdagangan, dan keberanian politik untuk menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama.
“Jika kejahatan ini terus berulang, yang hilang bukan hanya satwa, tetapi juga kredibilitas kita sebagai bangsa yang mengaku menjaga kekayaan hayatinya,” tegas Dwi.
