JAKARTA, fornews.co — Ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah dan gejolak harga energi kembali menguji fondasi ekonomi banyak negara.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan Indonesia justru memperoleh dua pengakuan internasional.
Pengakuan itu memperlihatkan posisi berbeda bukan hanya bertahan, tetapi dinilai memiliki pijakan yang cukup kokoh untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan.
Laporan Asian Development Outlook edisi April 2026 yang dirilis Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% pada 2026 dan 2027.
Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding capaian 2025 sebesar 5,1%, serta melampaui rata-rata proyeksi kawasan Asia Tenggara yang berada di kisaran 4,7%.
Dalam waktu hampir bersamaan, FTSE Russell menegaskan bahwa Indonesia tetap berada pada kategori Secondary Emerging Market tanpa masuk daftar pemantauan penurunan status.
Pasar global dan lembaga multilateral melihat Indonesia sebagai ekonomi yang mampu menjaga kestabilan di tengah tekanan eksternal yang meningkat.
ADB menilai kekuatan utama Indonesia bertumpu pada permintaan domestik yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali di sekitar 2,5%, serta respons kebijakan moneter yang dinilai tepat.
Kombinasi ini dianggap menjadi pembeda dibanding sejumlah negara lain di kawasan yang mulai merasakan tekanan lebih dalam.
“Proyeksi kami menunjukkan Indonesia memiliki basis domestik yang cukup kuat untuk menopang pertumbuhan, bahkan ketika kondisi global tidak sepenuhnya kondusif,” ujar Direktur ADB untuk Indonesia dalam keterangan resminya.
Pertumbuhan pada awal 2026 juga tidak muncul secara tiba-tiba. Konsumsi rumah tangga meningkat, didukung produktivitas sektor pertanian dan momentum musiman Ramadan serta Idulfitri.
Pembangunan infrastruktur tetap berjalan, sementara investasi swasta terutama di sektor hilirisasi mulai memperlihatkan kontribusi lebih nyata.
Arus modal asing yang masuk turut membantu menjaga keseimbangan eksternal dan stabilitas nilai tukar.
Di sisi lain, keputusan FTSE Russell memperlihatkan dimensi yang berbeda terkait kepercayaan terhadap tata kelola pasar keuangan.
Reformasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dinilai mulai menghasilkan dampak konkret, mulai dari transparansi kepemilikan saham hingga penguatan mekanisme perlindungan investor.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa pengakuan tersebut bukan hanya simbolis, tetapi indikator bahwa upaya pembenahan pasar modal mulai diakui secara luas.
“Ini menunjukkan bahwa reformasi yang kita dorong berjalan konsisten dan mendapat kepercayaan dari pelaku pasar global,” ujarnya.
Status Indonesia yang berada dalam kelompok yang sama dengan negara besar seperti Tiongkok dan India mempertegas posisi strategis pasar modal domestik.
Lebih dari itu, capaian ini menjadi refleksi bahwa kualitas regulasi dan transparansi mulai mendekati standar internasional.
Pemerintah melihat kedua sinyal tersebut sebagai konfirmasi bahwa kebijakan yang berfokus pada penguatan konsumsi domestik, disiplin fiskal, serta reformasi struktural memberikan hasil yang terukur.
Fokus ke depan tidak berhenti pada menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang lebih merata dan berkelanjutan.
“Pengakuan ini penting, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kebijakan agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat,” kata Menteri Keuangan dalam pernyataannya.
Dengan agenda evaluasi dari FTSE Russell pada Juni 2026 dan MSCI pada Mei 2026, perhatian kini tertuju pada kemampuan Indonesia mempertahankan kredibilitas tersebut.
Bagi pelaku pasar, kesinambungan kebijakan akan menjadi faktor penentu, bukan hanya angka pertumbuhan.
Di tengah tekanan global yang belum mereda, Indonesia tampaknya sedang membangun narasi yang lebih dalam bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya soal bertahan dari guncangan, tetapi juga tentang memperkuat fondasi agar pertumbuhan tetap memiliki arah yang jelas dan manfaat yang luas.
