JAKARTA, fornews.co — Penanganan perkara perburuan rusa di Taman Nasional Komodo memasuki fase penentuan. Berkas tiga tersangka AB, AD, dan YA telah dinyatakan lengkap (P-21) dan resmi diterima Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada 1 April 2026.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan bahwa perkara ini menyentuh inti keberlanjutan ekosistem Komodo. Rusa Timor bukan hanya satwa buruan, tetapi komponen vital rantai kehidupan keberadaan komodo.
“Ketika rusa diburu, yang terganggu bukan hanya satu spesies. Kita sedang berbicara tentang runtuhnya hubungan ekologis yang menjaga keseimbangan alam Komodo. Ini bukan perkara kecil, ini menyangkut keberlanjutan sistem kehidupan,” ujar Dwi dalam laporannya.
Negara tidak menoleransi praktik yang menggerus fondasi ekologi kawasan konservasi paling prestisius di Indonesia.
Komodo tidak berdiri sendiri, namun, bergantung pada keberadaan mangsanya. Ketika mata rantai itu terputus, dampaknya menjalar ke seluruh sistem yang selama ini menjaga harmoni savana.
Tekanan terhadap satwa liar sering kali berakar pada kepentingan ekonomi jangka pendek yang mengabaikan keberlanjutan.
Penanganan yang tegas terhadap perlindungan kawasan konservasi tidak bisa dinegosiasikan. Menjaga Komodo berarti menjaga keseluruhan sistem yang menopangnya.
Ketika hukum bergerak, yang dipertahankan bukan hanya batas wilayah, tetapi juga masa depan ekologi yang menjadi warisan bersama.
Kasus ini bermula dari operasi gabungan aparat penegak hukum pada dini hari, 14 Desember 2025, di perairan Laju Pemali, Pulau Komodo.
Upaya penghentian perahu motor yang mencurigakan berubah menjadi konfrontasi bersenjata. Para pelaku melepaskan tembakan ke arah petugas, memicu kontak senjata hingga perairan Selat Sape.
Kepala Balai Gakkum Jabalnusra, Aswin Bangun, mengungkapkan bahwa situasi di lapangan menuntut respons cepat dan terukur.
“Petugas berhadapan langsung dengan pelaku bersenjata. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap keselamatan aparat dan keberlangsungan kawasan konservasi,” katanya.
Dari operasi tersebut, aparat mengamankan satu senjata api rakitan, delapan peluru aktif kaliber 5,56 mm, sepuluh selongsong peluru, seekor rusa hasil buruan, serta kapal kayu yang digunakan pelaku.
Temuan ini memperlihatkan bahwa aktivitas perburuan tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan berpotensi melibatkan jaringan lebih luas.
Lima pelaku lainnya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Aparat memastikan pengejaran terus dilakukan.
“Kami tidak berhenti pada tiga tersangka ini. Penelusuran akan terus berjalan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban,” tegas Aswin.
Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api. Ancaman hukuman maksimal mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.
