Oleh: Tommy Apriando
Ahmad Arifin, berkulit sawo matang dan berambut ikal hitam seleher. Hampir setahun ia mendampingi para pekerja seks di Kota Yogyakarta. Ia didapuk menjadi koordinator pengorganisasian komunitas Perempuan Pekerja Seks dan Komunitas Desa, di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta.
Mendatangi satu lokalisasi ke lokalisasi lain. Baginya aktivitas yang ia lakukan sebuah kerja kemanusiaan. “Masih banyak diskriminasi terhadap pekerja seks. Mereka juga manusia, tak boleh dibeda-bedakan oleh negara,” kata Arifin.
Senin malam, 25 Juni 2018 kemarin, ia kembali berkunjung ke lokalisasi Bong Suwung, Kecamatan Gedongtengan, Kota Yogyakarta. Malam itu, motor Arifin di parkir tepat di seberang Kantor Kecamatan Gedongtengen. Ia berjalan melewati gang-gang sempit berkukuran 1,5 meter. Lewati juga bilik kamar dan warung terbuat dari kayu beratap seng-seng yang sudah berkarat.
Seratus meter dari parkiran, ia tiba di pinggiran rel kereta, jaraknya tak jauh dari stasiun Tugu Jogja. Warung-warung kopi di sisi selatan dan utara rel sudah mulai buka. Lampu hanya menyinari warung dan bilik kamar, sedangkan di pinggiran rel gelap. Sesekali terang tersinari lampu kerena yang melintas.
Sekitar pukul 7 malam, beberapa pekerja seks dan waria sudah mulai datang. Di Bong Suwung, mereka ada yang tinggal di Jogja dan sebagian pendatang dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Kata Arifin, lima tahun lebih pekerja seks di tempat tersebut berserikat, namanya Arum Dalu Sehat. Tujuanya agar sesama pekerja seks saling memberikan edukasi kesehatan, maupun ancaman kekerasan yang dilakukan klien mereka.
“Pernah ada kejadian kekerasan, dipukul dan tak dibayar klien. Mereka lapor ke polisi. Awalnya tak direspon, namun kini ditanggapi,” kata Arifin.
Sebagai serikat pekerja seks, Arum Dalu Sehat tak hanya mengedukasi para kolega pekerja seks, namun jadi wadah memecahkan masalah bersama ketika ada garukan aparat, kala ada yang sakit, atau ketika mendampingi kolega yang menjadi kekerasan dari klien. Kata Arifin, minggu lalu, mereka datang ke Kabupaten Gunung Kidul, bertemu pekerja seks lainnya, mengajarkan pentingnya kesehatan reproduksi dan advokasi.
Banyak yang belum tahu cara mendapatkan layanan gratis mendeteksi HIV atau test VCT (Voluntary Counseling Testing). Jika periksa dan pengobatan Infeksi Menular Seksual (IMS) di rumah sakit swasta atau secara mandiri biayanya berkisar 750 ribu rupiah, tergantung tingkat keparahan dan treatmen yang diberikan.
“Di Jogja dan Sleman, Perempuan Pekerja Seks melakukan test VCT dilakukan rutin dan dapat layanan gratis dari pemerintah. Bahkan ketika mereka sakit diluar persoalan kesehatan reproduksi juga gratis,” tutur Arifin.
Arifin gembira menjalani pekerjaannya, walau harus keluar masuk dari lokalisasi ke lokalisasi. Ia belajar banyak dari para pekerja seks tentang kemanusian dan saling menghargai sesama.
***
Malam di Bong Suwung, Arifin dan saya bertemu Nia sapaan akrabnya, usianya 28 tahun, lahir di Bantul, Yogyakarta. Ia dipilih para kolega pekerja seks sebagai ketua Arum Dalu Sehat, sejak tahun 2014 lalu.
Nia berambut lurus panjang, pirang, dan berkulit putih. Malam itu ia bawa belasan pekerja seni datang ke Bong Suwung. Melakukan mural di lokalisasi, tepatnya di depan bilik kamar dan warung miliknya. Beberapa pekerja seks datang sekedar melihat apa yang dilakukan para seniman.
“Kami menjalani kerjaan ini sebagai pilihan bukan paksaan. Dengan berserikat kami bisa saling mengawasi, mengedukasi dan membantu, terutama terkait kesehatan reproduksi,” ujar Nia bercerita.
Nia menjelaskan, Arum Dalu Sehat rutin periksa kesehatan dan gratis, karena punya kesepakatan bersama dengan Puskesmas untuk periksa Infeksi Menular Seksual dan VCT. Terkadang mereka test di kantor PKBI, namun butuh waktu antri lebih lama, sehingga lebih senang ke Puskesmas.
Di Bong Suwung, kata Nia, kesadaran kesehatan reproduksi jadi fokus utama para pekerja seks.
Sosialisasi pemakaian kondom, tentang IMS dan test VCT selalu diingatkan, bahkan tak boleh ada pekerja seks di bawah umur. Ada outlet kondom di Bong Suwung, pengeluaran dan masuknya kondom dari dinas kesehatan terdata. Jika dibandingkan dulu, kini pekerja seks lebih meningkat dan sadar bahwa kondom jadi alat utama penanggulangan IMS. Jika stok kondom habis di outlet, mereka beli di luar, walau lebih mahal.
“Di sini tak boleh ada pekerja seks di bawah umur. Kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi lebih baik, paling tidak pakai kondom untuk cegah penularan,” papar Nia.
Bong Suwung, beberapa kali terancam digusur. Namun bagi Nia dan kolega, ia sadar hal itu suatu saat akan terjadi. Ia tentu sedih dan kecewa jika hal itu terjadi, selama ini, kata Nia, hidup mereka sudah banyak diskriminasi dari masyarakat, menganggap bahwa yang dilakukan mereka suatu perbuatan tercela dan berdosa. Tapi pesan Nia, jika penggusuran dilakukan tanpa ada solusi tepat, bisa mempersulit kontrol dan pencegahan pemerintah terhadap HIV dan AIDS.
“Saya yakin pemerintah sulit menanggulangi HIV jika dibongkar. Otomatis pekerja seks di sini akan berkeliaran dan penyebarannya cepat dan meluas,” ucap Nia.
Harapan Nia sederhana, ia ingin pekerja seks tak dipandang sebelah mata. Pekerjaan itu tak merugikan orang lain, bahkan kata Nia, pekerjaan ia buat orang lain bahagia, jikapun dosa, yang menanggung bukan orang lain, namun dirinya dan kolega. Jangan ada stigma dan diskriminasi terhadap ia dan koleganya.
“Kita sama-sama warga negara, kami tak merugikan orang lain,” kata Nia.
Selama jadi ketua Arum Dalu, Nia tak ingin anak-anak yang tinggal di Bong Suwung terengut dunia kecil mereka. Bersama Yayasan Realino, ia membuat Sekolah Sore, bermain, berkreatifitas dan berkesenian. Ia ingin anak-anak tersebut tak mengikuti jejak orang tua mereka kelak. Bahkan para pekerja seks diberikan keterampilan membuat kerajinan tangan berupa kalung, anting dan gelang, sebagai usaha sampingan.
“Jika dibina dinas sosial terkadang sasarannya tidak tepat. Di Arum Dalu anak biarkan bermain dan berkreatifitas dan para pekerja seks ikut berketerampilan dan cari uang sampingan,” kata Nia.
Bagi Nia, pekerjaan yang ia lakukan suatu kehormatan, membantu sesama manusia yang masih dimarjinalkan manusia lain dan pemerintah. Ia bahkan keliling dari lokalisasi ke lokalisasi lainnya, memberikan edukasi dan advokasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan bahaya penyakit menular seksual. Setelah Gunung Kidul, ia akan keliling ke Kabupaten lain di Jogja agar saling membantu dan mencegah HIV dan AIDS.
“Kami rentan akan terkena HIV, tapi kami wajib sadar mencegahnya. Kondom sebagai alat, tapi kesadaran para pekerja seks lebih utama,” imbuh Nia.
***
Dokter Tri Kusumo Bawono sangat akrab dengan pekerja seks, terutama di Bong Suwung dan Pasar Kembang. Sejak tahun 2004 ia sudah bertugas di Puskesmas Gedongtengen, hingga kini menjadi kepala Puskesmas di tempat yang sama. Tempat ia dinas, berdekatan dengan lokalisasi, bahkan pasiennya mayoritas pekerja seks. Ia tak takut, jalani seperti biasa, tak pilih-pilih pasien.
Awal bekerja jadi dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Gedongtengen, Tri diberikan tugas kepala Puskesmas melakukan pendekatan ke tokoh masyarakat di Pasar Kembang, atau dikenal Sarkem. Ia kala itu ditolak, namun karena bawa itikad baik, berjalannya waktu mereka terbuka.
Aktivitas Tri rutin mengedukasi para pekerja seks terkait penyakit menular seksual, termasuk penggunaan kondom atau pengaman yang benar. Bahkan ia memberikan nomor telpon untuk konsultasi kapanpun dan di manapun.
Kata Tri, kepedulian yang ia lakukan sangat penting mengingat beberapa kali menemukan pasien IMS dan HIV malu mengutarakan kondisinya hingga mengalami gangguan mental dan bunuh diri.
“Jika ada yang memperhatikan seperti ini, mereka mau mendapatkan penanganan dan bisa disembuhkan,” kata Tri.
Tri melanjutkan, cara yang ia lakukan membuat para pekerja seks, pengidap HIV maupun IMS yang ingin berkonsultasi menjadi nyaman. sejak tahun 2009, Puskesmas Gedongtengen jeadi rujukan para pekerja seks, penyandang HIV karena layanannya ramah pada penyandang ODHA atau mereka yang mengidap HIV dan AIDS.
“Ada jalur one stop service, mereka tak dibedakan, sama seperti lainnya, bahkan pasien datang dari kota dan kabupaten lain,” kata Tri.
Bagi Tri, pelaku bisnis hiburan malam di wilayah kerjanya juga didorong melakukan pemeriksaan rutin untuk menekan kasus HIV dan IMS yang bisa saja muncul. Tri juga merangkul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendampingi pekerja seks maupun waria untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan dan pengobatan HIV dan AIDS.
“Test dan berikan obat untuk mengidap HIV itu tak butuh lama. Yang lama itu menenangkan mereka jika sudah menangis ketika tahu positif HIV,” kata Tri.
Tri menjelaskan, seseorang berisiko tertular HIV jika sering berganti pasangan, memakai narkotika jenis suntik, pernah menerima atau donor transfusi darah, dan memakai tindik atau tato dengan jarum yang tidak steril. Mereka yang berisiko tersebut diimbau rutin melakukan pengecekan darah.
Tes darah bisa dilakukan atas inisiatif sendiri atau lebih dikenal dengan istilah Voluntary Counseling and Testing (VCT). Atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan yang melihat adanya faktor risiko pada seseorang, yang disebut Provider Initiated Test and Counceling (PITC). Istilah ini juga dikenal dengan sebutan KTIP, yakni Konseling dan Tes atas Inisiasi Petugas.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Jogja dr. Endang Sri Rahayu mengatakan, pencegahan HIV di Jogja dilakukan dengan obat Antiretroviral (ARV). Di Kota Jogja ARV sudah bisa didapatkan secara gratis dan bisa dilayani di empat puskesmas, yaitu Puskesmas Umbulharjo 1, Mantrijeron, Tegalrejo, dan Gedongtengen.
“Di antara empat Puskesmas tersebut, paling banyak pasiennya di Gedongtengen,” aku Endang.
Menurut Endang, banyaknya orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Gedongtengen karena di wilayah tersebut terdapat banyak dihuni pekerja seks. Terutama di kawasan Pasar Kembang dan Bong Suwung. Data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Di Kota Jogja akumulasi data jumlah kasus HIV sejak 2004 hingga Oktober 2017 mencapai 1.051 kasus. Khusus 2017 terdapat penambahan 157 kasus HIV baru.
Memakai kondom, kata Endang sebagai salah satu alat penangkal penyebaran virus HIV dan AIDS saat hubungan seks berisiko. Untuk penanggulangan kasus tersebut pelibatan masyarakat dilakukan dengan membentuk Warga Peduli AIDS (WPA) di tingkat kelurahan. Dari 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, kini KPA sudah membentuk 25 WPA.
“Ini langkah strategis karena penanggulangan HIV dan AIDS dengan hanya melibatkan pemerintah diyakini tidak akan pernah berhasil. SMelibatkan masyarakat, lambat laun stigma negatif terhadap para penderitanya akan berubah,” beber Endang.
Sementara itu, dokter Yanri Wijayanti Subronto, dosen Bagian Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada mengatakan, upaya pencegahan terhadap penularan infeksi virus HIV harus terus dilakukan untuk menekan terjadinya penambahan kasus infeksi baru. Pasalnya, angka infeksi baru HIV/AIDS di Indonesia masih cukup tinggi, bahkan merupakan negara dengan peningkatan kasus baru yang tertinggi di kawan Asia Tenggara.
Meskipun program pengobatan sudah mampu menekan angka kematian akibat HIV/AIDS hingga di bawah 2 persen, namun penambahan infeksi baru masih tinggi hingga 20-25 ribu jiwa per tahun. Program pencegahan harus terus diupayakan dan lebih ditingkatkan untuk menekan penambahan jumlah kasus infeksi baru. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat untuk mengenali sejak dini faktor risiko HIV dan AIDS dan berupaya menghindari jalan penularan infeksi.
“Penting untuk mengenali risiko dan status HIV. Status tersebut dapat diketahui dengan melakukan tes HIV. Ada 1.500 pusat tes HIV yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” sebut Yanri.
Di DIY, penanganan masyarakat dengan HIV/AIDS (ODHA) dapat dilakukan di sembilan layanan kesehatan, yaitu RSUP Dr. Sardjito, RSU PKU Muhammadiyah, RS Panti Rapih, dan RS Bethesda. Berikutnya, RS Jogja, RS Panembahan Senopati Bantul, RSUD Sleman, RSUD Wates, serta RSUD Wonosari.
“Terdapat sekitar 500 rumah sakit di Indonesia yang menjadi pusat rujukan ARV,” kata Yanri.
Tantangannya kini, sambung Yanri, masih adanya diskriminasi dan stigma negatif pada ODHA di masyarakat menjadi faktor penghambat keberhasilan program pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi penderita. Tak sedikit ODHA enggan menjalani terapi karena merasa malu akibat anggapan negatif masyarakat. Misalnya, seperti yang terjadi di Klinik Edelweis RSUP Sardjito. Dari sekitar 1.700 kasus hanya 630 orang yang menjalani terapi.
“Hanya sepertiga yang menjalani terapi secara kontinu, selebihnya meninggal karena terlambat mendapatkan terapi, bosan terapi lama, dan atau tidak mau terapi karena malu,” kata Yanri.
Ia menyarankan, untuk menanggulangi dan mengendalikan HIV dan AIDS di Indonesia diperlukan peran semua orang. Bagi yang sudah terinfeksi, segeralah mendapat perawatan dan terapi ARV serta tidak menularkannya pada orang lain.
Sementara itu, bagi masyarakat umum diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang HIV, tahu cara mencegah terinfeksi, mengetahui status HIV-nya sendiri dan tidak melakukan stigmatisasi serta diskriminasi terhadap populasi tertentu maupun orang yang terinfeksi. “Jangan hindari orangnya, tapi hindari penyebabnya,” ajak Yanri.
Gama Triono, Direktur Eksekutif Daerah PKBI DIY mengatakan, pendampingan yang lembaganya lakukan sejak 1993 hingga saat ini terhadap perempuan pekerja seks. PKBI DIY mengambil posisi dan siap bahwa pekerja seks adalah pilihan pekerjaan, orang yang berada dilingkungan tersebut harus dihargai dan negara harus melindungi dan memberikan hak yang sama.
Di tahun 2006, kata Gama, ia membentuk Community Crisis Center, tujuannya mendampingi perempuan pekerja seks yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu, tentunya pendampingan kesehatan reproduksi, pengorganisasian dan layanan periksa gratis. Tantangan yang dihadapi saat ini, para pekerja seks selalu dianggap tindakan kriminal, dan didiskriminasi, sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap mereka, negara tak bertanggung jawab. Namun, pekerja seks selalu dijadikan bahan jualan politik, contohnya penutupan lokalisasi.
“PKBI menolak penutupan lokalisasi. Bagi kami perlindungan pekerja seks paling nyata ya terlokalisir. Penutupan hanya cari pencitraan politik, apakah berhasil dan selesaikan masalah? Faktanya tidak,” kata Gama.
Lanjut Gama, dampak dari penutupan lokalisasi, pemantauan dan pencegahan HIV akan lebih sulit dilakukan. Saat ini saja, pekerja seks sudah memanfaatkan kemajuan teknologi, atau sering disebut seks online. Namun kesulitannya memberikan perlidungan dan pengorganisiran mereka untuk sadar akan kesehatan reproduksi, masalahnya melalui jalur online mereka sulit terpantau.
Di Jogja para perempuan pekerja seks saling mengedukasi baik soal IMS dan HIV, bahkan mereka lebih tahu banyak hal dibanding perempuan rumah tangga dari basis ekonomi apapun. Angka kasus HIV di Indonesia khusus di Jogja, perempuan rumah tangga 12 persen, perempuan pekerja seks 6 persen. Angka kehamilan tidak diinginkan perempuan rumah tangga di atas 70 persen, pekerja seks tak lebih dari 10 persen.
“Risiko pekerja seks besar untuk terinfeksi HIV lebih besar. Tapi ini menjadi tantang bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di kalangan perempuan rumah tangga,” kata Gama.
Ia menambahkan, PKBI di tahun 2012 hingga 2013 melakukan riset, bahwa yang membuat mereka bertahan menjadi pekerja seks karena menikmati prosesi tersebut, dan menghidupi mereka. Sedangkan soal kesehatan reproduksi memang secara fakta perempuan pekerja seks punya risiko lebih besar, tapi mereka mampu dan sadar dalam meminimalisir risiko.
***
Hujan deras baru saja reda di Bong Suwung, kereta api bergantian melintas. Malam itu, sudah banyak laki-laki datang, memulai pembicaraan di pinggir rel kereta dengan para pekerja seks. Berjarak tiga meter dari mereka saya mendengar pembicaraan mereka, soal negosiasi harga dan ketegasan untuk selalu sehat.
“Pakai komdom loh ya. Aku rak gelem nek polosan (tak pakai kondom). Nek aku kena penyakit, entek uripku,” kata seorang pekerja seks, kepada klientnya.
Tak ada anak di bawah umur yang saya lihat malam itu di lokalisasi Bong Suwung. Seperti ketegasan dan kesepakatan anggota Arum Dalu, tak boleh ada pekerja seks anak dan kesehatan menjadi hal utama. (*)
(Penulis: Tommy Apriando adalah Jurnalis/anggota AJI Yogyakarta)
