PALEMBANG, fornews.co – Pemprov Sumsel menggelar Kaleidoskop Pembangunan 2019 Sumatra Selatan di Griya Agung Palembang, Kamis (26/12) sore.
Kegiatan akhir tahun ini untuk mempublikasikan capaian Sumsel selama satu tahun di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya.
Kepala Bappeda Sumsel Firmansyah menerangkan, sejak 1 Oktober 2018, Sumsel meraih sebanyak 57 penghargaan tingkat nasional. Penghargaan yang diperoleh pun dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang administrasi dan umum, serta tim penggerak PKK dan Dekranasda.
Dari berbagai penghargaan bergengsi tersebut di antaranya Sumsel sebagai peringkat III provinsi dengan perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah terbaik tingkat nasional dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Lalu ada pula penghargaan kepala daerah peduli pembangunan perkebunan berkelanjutan tingkat nasional dari Kementerian Perkebunan.
“Kalau dibagi rata-rata Sumsel meraih 1 penghargaan setiap minggunya. Capaian ini menjadi pemicu semangat untuk terus berkarya demi kemajuan Sumatra Selatan,” ujar Firmansyah.
Menurut Firmansyah, APBD Provinsi Sumatra Selatan tahun 2019 mencatat sejarah yang mencapai nilai tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sebesar Rp10,5 triliun. Nilai belanja modal APBD tahun 2019 juga mencapai nilai tertinggi senilai Rp1,82 triliun.
“Sebagian besar belanja modal difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan,” terangnya.
Firmansyah menjelaskan, jalan di Sumsel terbagi dalam tiga kategori yaitu jalan nasional dengan panjang 1.600,18 kilometer, provinsi 1.513,65 kilometer, kabupaten/kota 15.655,58 kilometer. Pada triwulan IV tahun 2019, jumlah kondisi jalan mantap sebesar 79,28% atau 1.107,8 kilometer meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 61,22%.
Kemudian Firmansyah menerangkan pertumbuhan ekonomi Sumatra Selatan tahun 2019 triwulan III mencapai 5,67% yang melebihi nasional di angka 5,02%.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, kaleidoskop pembangunan ini dijadikan momen introspeksi. Menurut HD, mana yang kurang diperbaiki dan yang baik dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Didiamkan saja pemerintahan ini berjalan karena sistemnya sudah ada. Tapi kita ingin menjadi daerah yang menonjol dan luar biasa. Makanya saya keluarkan kebijakan one agency one innovation. Supaya lebih kreatiflah pegawai ini,” kata HD.
Lebih lanjut HD menjelaskan, jika disandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang rapornya dinilai 5 tahunan, maka capaian-capaian program selama setahun lebih ini sudah cukup baik.
“Ada program yang speed-nya sudah baik sehingga capaiannya lebih tinggi. Tapi ada juga yang sedang-sedang saja. Contoh yang speed baik yaitu perbaikan infrastruktur dimana dalam 1 tahun anggaran 80% jalan provinsi yang strategis bisa terkoneksi baik dengan jalan kabupaten, kota maupun saat ini dengan jalan tol,” tuturnya.
Meski demikian, kata HD, jangan sampai kecepatan penyelesaian suatu program/proyek mengurangi kualitas. Sebab pastinya hal itu akan membebani anggaran tahun berikutnya.
“Anggaran yang harusnya bisa digunakan untuk sektor lain tapi karena untuk pemeliharaan tidak bisa dipakai. Sebisa mungkin hindari itu, kerjakan program sebaik-baiknya agar pemeliharaan tidak memakan biaya besar,” tegasnya. (ije)
