PALEMBANG, fornews.co – Optimalkan PAD dari transportasi sungai, Pemkot Palembang akan mengajukan revisi peraturan daerah (Perda) terkait penyelenggaraan transportasi sungai di bawah Jembatan Ampera.
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, jika revisi Perda ini disetujui, maka potensi pajak dari penyelenggaraan transportasi sungai ini meningkat dari sebelumnya Rp100 miliar menjadi Rp150 miliar per tahun.
“Sebenarnya sudah ada payung hukum tentang penyelenggaraan transportasi sungai ini, yaitu berupa Perda. Namun, penerimaan daerah dari penyelenggara transportasi sungai ini terbilang belum optimal terhadap PAD Palembang,” ujar Dewa, Jumat (12/3/2021).
Dewa mengakui, revisi Perda ini tidak akan mudah, karena harus berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel dan Pemerintah pusat.
“Revisi sudah diusulkan. Ada beberapa hal harus direvisi. Setidaknya ada sekitar 50 aturan yang harus diganti. Dan ini juga dari Kementerian masih dipelajari,” kata Dewa.
Selanjutnya terkait transportasi sungai ini, Pemkot Palembang mendapat penawaran kerja sama untuk pengolahan, pemanfaatan sarana dan prasarana di Jembatan Ampera oleh INSA (Indonesian National Shipowners Association) dan Pelindo.
“Tadi mereka menyampaikan draf untuk kerja sama, tapi kami minta ada surat resmi. Karena itu pengajuan kerja sama, kita belum putuskan, dan meminta mereka materi kerja sama apa saja yang akan diusulkan dalam perjanjian,” tutur Dewa. (ije)
