KAYUAGUNG, fornews.co – Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi damai di Kantor Kejari Ogan Komering Ilir (OKI) dan Sekretariat DPRD Kabupaten OKI, Rabu (21/10).
Kedatangan massa ini untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait penyelesaian kasus yang menimpa salah satu oknum Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lampam yang telah melakukan aksi penganiayaan terhadap kepala BPD dan indikasi dugaan kasus korupsi.
Koordinator aksi, Yovi Meitaha dalam orasinya meminta agar pihak kejaksaan meninjau kembali hukuman tang diberikan kepada kades yang telah melakukan penganiayaan tersebut. Dia meminta agar pelaku dituntut serendah-rendahnya 2/3 dari ancaman pasal 351 ayat 1 KUHPidana.
Menurutnya, hukuman 1 bulan terhadap pelaku sangat tidak tepat. Bahkan, dalam hukuman itu oknum kades ini disebut Yovi tidak ditahan di dalam tahanan.
Dia juga menegaskan agar kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kades ini kembali dilanjutkan. Pasalnya, menurut Yovi perkara ini menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Kades ini kepada korban.
Dia menilai, adanya program Jaksa Sahabat Desa di Kabupaten OKI saat ini disinyalir menjadi pemicu korupsi para kades. Untuk itu, dia meminta agar program ini dihapuskan.
“Kajari diminta tegaskan program jaksa sahabat desa yang diduga kuat adalah pemicu korupsi para kades karena di back up oleh jaksa sahabat desa. Maka (jaksa sahabat desa) harus dihapuskan atau dihentikan,” tegasnya.
Usai melakukan aksi damai di Kejari OKI, massa bergeser ke Kantor DPRD OKI dan meminta agar DPRD OKI memberikan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan oleh oknum kades.
Selain itu, tuntutan lain yang disampaikan oleh massa ini yaitu meminta agar membuat surat untuk kejaksaan Negeri OKI agar menghentikan Program Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering llir tentang Jaksa Sahabat Desa dan menyampaikan tuntutan yang sam dengan yang disampaikan dalam aksi di Kantor Kejari OKI sebelumnya.
Menanggapi tuntutan massa ini, Kasubbag Pembinaan Kejari OKI, Santoso mengungkapkan, dia akan segera menyampaikan tuntutan massa ini kepada Kepala Kejari OKI karena dalam kesempatan itu Kepala Kejari OKI, Ari Bintang Prakoso sedang tidak berada di kantor. (rif)
