PALEMBANG, fornews.co – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, diingatkan Gubernur Sumsel, Herman Deru, untuk mendorong pengembangan Perhutanan Sosial.
Herman Deru mengatakan, Perhutanan Sosial merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan hutan berbasis masyarakat, dengan memberikan akses legal kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang terlanjur memiliki lahan garapan di dalam kawasan hutan.
Hal tersebut ditegaskan Herman Deru pada talkshow Perhutanan Sosial, Rapat Kerja Himpunan Masyarakat Perhutanan Sosial (HMPS) dan Rapat Kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Sumsel, di Swarna Dwipa Palembang, Senin (19/06/2023).
Herman Deru mengungkapkan, masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab. Karena Perhutanan Sosial memang untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan.
“Pelibatan dan peran aktif OPD terkait dalam memfasilitasi dan memberikan bantuan kegiatan kepada Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) ini masih belum optimal,” ungkap dia.
Herman Deru menjelaskan, Surat Edaran Gubernur telah disampaikan kepada bupati dan wali kota terkait peran pemerintah Daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial.
“Surat Edaran ini untuk mengingatkan kita semua terutama OPD dan lembaga terkait agar mengalokasikan kegiatannya untuk mendorong pengembangan perhutanan sosial,” tegas dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan Hutan Kita Institute (HaKI) Deddy Permana menjelaskan, Perhutanan Sosial di Sumsel telah memberi bukti keselarasan peningkatan kesejahteraan, lingkungan, dan budaya dengan prestasi demi prestasi dicapai dalam Perhutanan Sosial.
“Kita mengenal Hutan Adat Tebat Benawa yang berhasil mengembangkan sektor ekowisata dan terpilih menjadi Desa Wisata nomor satu di Sumsel. Beberapa Perhutanan Sosial lainnya juga telah mengembangkan ekowisata dan menjadi potensi pendapatan desa dan masyarakat sekitar,” jelas dia.
Berikutnya, terang Deddy, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) terus berkembang, dan Sumsel menjadi satu provinsi yang menjadi contoh bagi provinsi lainnya.
Sebut saja, prestasi Hutan Tanaman Rakyat di Ogan Komering Ilir (OKI) yang telah sejak lama menjadi contoh nasional, karena kedisiplinannya membayar provinsi Sumber Daya Hutan. Lalu pengembangan produk Perhutanan Sosial yang ramah lingkungan sangat penting dilakukan.
“Kopi menjadi komoditas terbesar Perhutanan Sosial di Sumsel, kini diupayakan dengan pola Agroforestry. Hasil Hutan Bukan Kayu pun dikembangkan dan mamberi manfaat peningkatan kesejahteraan dan lingkungan,” terang dia.
Deddy melanjutkan, perkumpulan HaKI telah melakukan pendampingan Perhutanan Sosial, baik perizinan maupun pasca izin. Pendampingan pasca izin dapat dilakukan dengan pelatihan, fasilitasi sarana prasarana, serta dukungan permodalan.
“Potensi Perhutanan Sosial Sumsel sangat besar. Masih banyak yang belum terealisasi dan belum menerima manfaat Perhutanan Sosial. Pilihannya adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta, NGO, akademisi, dan tentunya masyarakat perhutanan sosial sendiri sebagai pemangku kepentingan utama,” kata dia.
Ketua HMPS Sumsel, Eko Agus Sugianto menuturkan, Sumsel salah satu pelopor Perhutanan Sosial dan sudah 211 izin hak kelola telah diberikan dalam skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Konservasi.
Eko menambahkan, Perhutanan Sosial Sumsel telah mencapai 134 ribu hektar dan sebanyak 34 ribu lebih kepala keluarga penerima manfaat Perhutanan Sosial, yang dahulunya mengelola kawasan hutan secara ilegal, kini mendapat hak kelola, bahkan hak kepemilikan kolektif pada Hutan Adat.
“HMPS Sumsel ini beranggotakan pemegang izin Perhutanan Sosial di Sumsel dan penggiat Perhutanan Sosial. Diharapkan Perhutanan Sosial dapat melakukan akselerasi terhadap tantangan dalam pengembangan yang diperlukan,” tandas dia. (aha)
