BATURAJA, fornews.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ulu (OKU), mengaku, masih kebingungan terkait pedoman pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Gubernur/Wagub Sumsel 2018, yang bakal digelar bulan depan (Oktober 2017).
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU OKU, Erwin Suharja mengatakan, ada dua aturan dalam hal ini undang-undang (UU) mengatur jumlah anggota PPK. Pertama UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, mengatur jumlah PPK sebanyak lima orang perkecamatan, dan yang terbaru UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur atau menyatakan jumlah PPK perkecamatan sebanyak tiga orang.
“Aturan ini yang masih kita tunggukan petunjuk teknisnya dari PKPU terkait jumlah anggota PPK. Apakah masih dibutuhkan lima orang anggota PPK per kecamatan, atau merujuk pada aturan baru yakni tiga orang anggota PPK perkecamatan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/09).
Terpisah, Komisioner KPU Sumsel Divisi Teknis Penyelenggaraan Liza Lizuarni mengatakan, mengenai aturan sekarang memang masih dalam pembahasan di KPU RI. Diakui, sampai sekarang belum ada kejelasan mana yang akan dijadikan pijakan dalam pembentuka PPK.
Ia menjelaskan, UU Nomor 7 Tahun 2017 itu lebih kepada Pemilu. Sementara 2018 ini, yang akan diselenggarakan yakni Pilkada. “Kami sudah koordinasikan, dan ini tentunya menjadi permasalahan penyelenggara di semua daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada di Indonesia,” jelasnya.
Lanjutnya, saat ini sedang digelar Rapat Pimpinan (Rapim) seluruh Ketua KPU Provinsi di Indonesia dengan KPU RI yang berlangsung di NTT. “Pada Rapim tersebut, salah satu pembahasannya mengenai hal ini (pedoman pembentukan PPK). Jadi kita tunggu saja,” tandasnya. (gus/ibr)
