PALEMBANG, fornews.co – KPU Sumatra Selatan meminta partai politik lebih teliti mengenai riwayat hidup calon legislatif yang akan didaftarkan. Hal ini terkait PKPU Nomor 20/2018 yang melarang mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak, atau korupsi, untuk maju dalam pemilihan legislatif.
Untuk memberikan pemahaman kepada partai politik di Sumsel, KPU Sumsel pun mengundang pengurusnya untuk mengikuti sosialisasi PKPU Nomor 20/2018.
“Karena PKPU 20/2018 adalah peraturan yang mengatur soal pencalonan khususnya untuk DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka kita secepat mungkin mensosialisasikannya. Karena saat ini sudah memasuki fase pendaftaran tanggal 4-17 Juli 2018,” ujar Ketua KPU Sumsel Aspahani di gedung KPU Sumsel, Jumat (06/07).
Menurut Aspahani, dengan sosialisasi PKPU 20/2018 ini, KPU ingin partai politik benar-benar menyiapkan kader terbaik mereka untuk dicalonkan sebagai DPRD khususnya di tingkat provinsi. Aspahani mengatakan, untuk mendaftar tentunya terdapat berbagai persyaratan seperti menyangkut calonnya yaitu umur, pendidikan, dan lain-lain, tidak terlalu beda dengan persyaratan yang kita ketahui secara umum. Lalu ada pula syarat pencalonan yaitu harus dari partai politik dan jumlah yang mereka calonkan itu paling banyak sejumlah alokasi kursi di setiap Dapil.
“Misalnya di Dapil itu ada delapan kursi ya berarti delapan saja yang dicalonkan mengisi Dapil tersebut,” katanya.
Diakui Aspahani, saat ini memang ada persoalan yang mengatur syarat tentang mantan koruptor. Hal itu pun dituangkan pada syarat pencalonan.
“Pencalonan dari partai politik ada semacam formulir B3, itu adalah pernyataan dalam pakta integritas bahwa tidak mencalonkan seseorang dari partai tersebut bila yang bersangkutan masuk kategori mantan narapidana kasus korupsi. Ini menjadi bagian yang menguatkan kita nanti bahwa sejak awal pencalonan oleh parpol itu sudah dilakukan penyaringan sesuai aturan itu,” tuturnya. (ije)
