PALEMBANG, fornews.co – “Kita tidak usah ngomong untung atau rugi, karena secara umum angkutan (LRT) ini, untuk masyarakat umum,” demikian kata Menhub Budi Karya Sumadi menanggapi pertanyaan wartawan terkait meruginya operasional LRT Palembang, seusai diskusi LRT di Stasiun Bumi Sriwaya , Senin (11/02).
Untuk diketahui, operasional Light Rail Transit (LRT) Palembang dianggap merugi Rp9 miliar per bulan. Itu berdasarkan hitung-hitungan pemasukan operasional setiap bulan Rp1 miliar, sementara dana subsidi yang dikeluarkan mencapai Rp10 miliar per bulan.
Menurut Budi, setiap angkutan massal di seluruh dunia mana pun disubsidi, jadi tidak ada istilah merugi. Budi mencontohkan, Pemerintah Singapura, misalnya. Mereka mengeluarkan jutaan dolar untuk mensubsidi LRT-nya.
Begitu juga di Jakarta, subsidi yang dikucurkan hingga Rp1,2 triliun, sehingga masyarakat hanya membayar Rp3 ribu hingga Rp5 ribu saja.
“Jika mau untung, tentunya harus berintegrasi. Dengan adanya angkutan ini kota tidak macet dan lebih bergengsi,” kata Budi.
Selain itu, adanya LRT juga meningkatkan nilai tanah, pendapatan daerah dan ada pendapatan lain yang tersubsitusi, sehingga mampu menjadi kota yang baik.
“Subsidi ini dapat saja dihilangkan. Tapi, jika telah siap. Di Jakarta meski telah sekian lama tetap disubsidi, karena belum mampu,”
“Artinya, butuh waktu lama untuk melepas subsidi ini, mengingat ini angkutan massal untuk masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut Budi mengatakan, yang harus dilakukan saat ini adalah, bagaimana meningkatkan okupansi LRT itu sendiri.
Untuk meningkatkan okupansi ini, menurutnya dapat dilakukan jika kebutuhan meningkat.
Seperti meningkatnya integrasi antarmoda, harga yang murah, dan aturan dari pemerintah daerah yang menekankan pegawai naik LRT.
“Jika ini dapat dilakukan, maka tentunya ini pekerjaan mudah,” tukas Budi.(bas)
