PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel, Herman Deru meminta agar Andalas Forum ini melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi petani sawit.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat berbicara pada pembukaan Andalas Forum ke-6 tahun 2026, di Ballroom Aryaduta Hotel, Palembang, Kamis (16/4/2026).
“Saya berharap pertemuan ini bukan hanya silaturahmi kebetulan ini bulan Syawal. Bukan itu saja, tapi harus ada produk-produk rekomendasi yang bermanfaat bagi petani sawit,” ujar dia.
Forum Andalas ini, kata Herman Deru, tentu punya makna yang dalam bagi setiap anggotanya. Karena di saat inilah akan membedah semua persoalan baik persoalan internal dalam organisasi atau terkait dengan apa yang dihadapi secara luas, juga terkait dengan situasi dalam negeri dan global.
“Saya yakin pertemuan ini akan menjadi wujud dari sebuah tekad kita, agar sawit ini menjadi penopang perekonomian daerah dan perekonomian negara,” kata dia.
Momen Forum Andalas 2026 yang mengambil tema Sawit Indoneia: Sinergi Untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi dan berkelanjutan ini, juga dihadiri Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diwakili Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum Zaid Burhan Ibrahim, Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa, Menko Bidang Perekonomian, Dida Gardera, Deputi Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Ketua Bappenas, Leonardo AA T Sambodo.
Sementara, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengungkapkan, saat ini industri sawit sedang dihadapkan dengan tuntutan tata kelola yang terus berkembang yang tentunya harus disikapi dengan bijak, jangan sampai tuntutan tata kelola ini menjadi boomerang bagi keberlanjutan Industri Sawit.
“Harus mengakui, saat ini industri sawit yang dikelola dengan baik telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sebagai sumber pendapatan masyarakat dan pekerja, pertumbuhan ekonomi wilayah dan sumber utama perolehan devisa Indonesia,” ungkap dia.
Disisi lain, jelas dia, industri sawit juga dituntut berperan mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. Namun pihaknya yakin, dengan pengalaman Industri sawit yang berhasil melampaui berbagai krisis, termasuk krisis Covid dan dampak perang teluk, Industri sawit ke depan akan memberi peranan yang penting bagi Indonesia.
Sampai saat ini, sambung dia, industri sawit tetap berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Industri sawit menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi 16,2 juta kepala keluarga, petani dan karyawan, serta sumber pendapatan devisa negara. Pada tahun 2022, devisa ekspor dari industri kelapa sawit mencapai US$ 39 miliar yang menjadi neraca perdagangan di Indonesia surplus US$ 56 miliar.
Pencapaian ekspor tahun 2022 merupakan pencapaian ekspor tertinggi dalam sejarah. Tahun 2023, perolehan devisa dari produk sawit mengalami penurunan menjadi hanya US$ 30 miliar, karena memang harga minyak sawit tahun 2023 relatif lebih rendah dari tahun 2022. Tahun 2024, perolehan devisa dari produk sawit mengalami penurunan menjadi hanya US$ 27,76 miliar. Lalu, tahun 2025, perolehan devisa dari ekspor sawit meningkat lagi menjadi US$ 35,9 miliar.
“Dengan adanya devisa dari sawit yang tinggi itu, menjadikan neraca perdagangan Indonesia tetap positif. Meski industri sawit menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan, namun selama lima tahun terakhir industri kelapa sawit dihadapkan pada produksi yang stagnan atau cenderung menurun. Sementara konsumsi dalam negeri terus mengalami peningkatan,” jelas dia.
Jadi, terang Eddy, kalau tidak ada upaya khusus untuk peningkatan produktivitas, maka ekspor produk kelapa sawit akan terus mengalami penurunan dan kebutuhan dalam negeri juga terkendala. Untuk itu, tantangan yang dihadapi dan perlu diupayakan penyelesaiannya ke depan antara lain, upaya peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi prioritas utama.
Kemudian, kepastian hukum dan kepastian berusaha di industri sawit; Dampak perang teluk terhadap industri sawit; Hilirisasi dan peningkatan daya saing.
“Selain tantangan tersebut, dalam rangka meningkatan pendapatan daerah, ada beberapa pemerintah daerah yang melakukan rekayasa untuk dapat meningkatkan pendapat daerah
dari sawit, misalnya Pajak Air Permukaan,” terang dia.
“Kami menyadari, untuk penggunaan air pada PKS memang menggunakan air irigasi, sehingga dikenakan pajak. Namun untuk perkebunan sawit, yang selama ini tidak pernah menggunakan air irigasi, hanya menggunakan limpahan air hujan, tentu tidak relevan untuk dikenakan pajak. Kalau ini dikenakan, tentunya akan menambah beban dan daya saing Industri sawit,” tandas dia. (kaf)
