JAKARTA, fornews.co – Masih ingat kejadian terbakarnya Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang di Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam lalu.
Api yang diduga berasal dari pipa inlet BBM yang lokasinya berdekatan dengan tembok pembatas pemukiman warga. Hanya saja, penyebab munculnya api masih dalam proses investigasi.
Nah dari peristiwa tersebut, sebanyak 33 orang meninggal dunia dan 11 orang masih dalam penanganan medis, sesuai informasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per Jumat (24/3/2023).
Sekadar informasi, bahwa sebelumnya Depo BBM Plumpang ini juga pernah terbakar pada 18 Januari 2009.
Peristiwa tersebut ternyata menyita perhatian besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang langsung menginstruksikan jajarannya untuk mencari solusi terkait kasus kebakaran di Depo BBM Plumpang.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bersama PT Pertamina (Persero) dan Pemprov DKI Jakarta, berkolaborasi mencari solusi terbaik. Terutama terkait dengan keamanan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Erick mengatakan, Pertamina akan membangun zona penyangga atau buffer zone selebar 52,5 meter. Area ini akan dilengkapi dengan kanal atau saluran air.
“Buffer zone ini akan ada kanal air supaya mengurangi (dampak) kalau sampai ada hal yang tidak diinginkan. Jadi ini yang kami lakukan sementara,” kata dia pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada Senin (20/3/2023) lalu.
Diperkirakan, dari pembangunan buffer zone tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp368 miliar. Karena akan ada 783 unit bangunan berpotensi terdampak rencana dari pembangunan buffer zone itu.
PT Pertamina (Persero), ungkap Erick, juga akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam pembahasan kompensasi rumah warga yang akan terdampak pembangunan buffer zone di area Depo BBM Plumpang.
Kompensasi itu akan dibuat dalam aturan Pemda DKI Jakarta di mana hal ini sudah dirapatkan sebanyak dua kali. Kompensasi akan diberikan berdasarkan data yang ada dari kedua belah pihak. Pemprov DKI Jakarta sendiri menyatakan masih membahas terkait relokasi warga.
Sementara, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, pihaknya masih berupaya terus mendengar aspirasi warga. Selama proses penggodokan pembangunan buffer zone, Pertamina telah memberi bantuan uang sewa kontrakan untuk tiga bulan kepada korban kebakaran.
Sebelumnya juga, warga yang terdampak ditawarkan untuk tinggal sementara di rusunawa namun mereka memilih tinggal di rumah kontrakan.
“Jadi uangnya kami transfer ke masyarakat untuk uang sewa tiga bulan dan juga untuk membeli peralatan. Kita sudah lakukan dan sebagian masih dalam proses,” timpal Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Senin (20/3/2023).
Buffer Zone untuk Keamanan Warga
Sebelumnya, Pengamat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Juwari mengatakan, jika keberadaan buffer zone sangat diperlukan karena depo BBM sangat berbahaya.
“Intinya buffer zone sangat diperlukan. Karena potensi bahaya (di depo dan kilang) pasti ada, mulai dari bahaya ringan hingga bahaya yang tinggi risikonya. Dan jika terjadi ledakan, diharapkan efek ledakan hanya sampai buffer zone, tidak sampai ke penduduk,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah berpendapat, relokasi warga dari sekitar Depo Plumpang merupakan opsi yang paling efisien. Jika depo yang dipindahkan maka akan memakan biaya yang lebih besar dan waktu yang tidak sebentar.
“Menurut saya relokasi (warga) saja, karena jauh lebih mudah. Kalau memindahkan depo, anggaran bisa triliunan dan itu akan berpengaruh pada distribusi BBM di DKI Jakarta. Jadi, efeknya bisa jauh lebih luas,” katanya.
Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan bahwa perseroan tak mungkin menutup atau memindahkan lokasi Terminal BBM Plumpang seluruhnya ke lokasi lain.
Alasannya, depo tersebut menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan BBM harian di Indonesia dengan total tangki penyimpanan BBM mencapai 324.535 kiloliter (kl).
Oleh karenanya, pembangunan area penyangga mendesak dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan operasi terminal BBM Plumpang.
“Karena begitu ada kendala, maka suplai BBM untuk 19 kabupaten/kota dan suplai LPG untuk 22 kabupaten/kota akan terganggu,” ujar Nicke.
Pascakebakaran Pertamina berencana untuk memulihkan kawasan buffer zone yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan.
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tangani Permasalahan Depo BBM Plumpang”,
