SEKAYU, fornews.co – Meminimalisir kesalahan dalam lelang proyek konstruksi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), sosialisasikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Setda Muba, H Ali Badri ST MT menyampaikan, ke depan dinas teknis khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) dapat secara proaktif menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas kabupaten dalam urusan jasa konstruksi.
“Secara nasional penyelenggaraan jasa konstruksi masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya sejumlah lelang projek jasa konstruksi pemerintah berujung konsekuensi penegakan hukum, baik pengguna dan pelaksana jasa konstruksi menyalahi aturan,” ujarnya usai membuka sosialisasi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Aula Hotel Ranggonang Sekayu, Selasa (05/09).
Ia menjelaskan, UU Jasa Kontruksi ini dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tata kelola dan dinamika pengembangan jasa konstruksi Indonesia, yang sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi saat ini. Menjadi sarana terwujudnya sektor konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing, berkualitas dan berkelanjutan khususnya di Muba.
“Oleh karena itu, hendaknya pihak-pihak yang mengikuti sosialisasi ini, memahami secara mendalam terkait UU tersebut sehingga tidak ada persoalan kemudian hari,” harapnya.
Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Muba, Erdiansyah SP MSi selaku Ketua Pelaksana Kegiatan melaporkan, UU Nomor 2 Tahun 2017 merupakan pengganti UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, atau sudah 18 tahun aturan ini dibuat.
“Para pengambil kebijakan merasa perlu adanya peraturan yang disesuaikan dengan berkembangnya sistem penyelenggaraan konstruksi terutama pada aspek pembinaan, penyelenggaraan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan keamanan keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi,” bebernya.
Ia menyebutkan, peserta sosialisasi berjumlah 40 orang dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Muba. Waktu pelaksanaan selama dua hari 5-6 September 2017.
“Hari pertama membahas pengenalan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan hari kedua mempelajari proses pelaksanaan jasa konstruksi dari perencanaan, sampai kontrak konstruksi,” tandasnya. (cak)
