PALEMBANG, fornews.co-Munculnya rencana pembangunan jalan angkut tambang batu bara yang melintasi hutan alam dataran rendah tersisa di perbatasan Sumatra Selatan (Sumsel)-Jambi, membuat Forum Masyarakat Penyelamat Hutan Alam Sumatra Selatan-Jambi (Formaphsi) mengambil sikap menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Perwakilan Formaphsi Sumsel, Adiosyafri menyampaikan, bahwa surat yang dikirim ke Presiden pada tanggal 2 Oktober tersebut, berisi permohonan kepada presiden untuk mengalihkan jalan tambang batu bara keluar dari hutan alam, karena masih ada beberapa alternatif rute jalan yang bisa dimanfaatkan.
“Kami khawatir, jika hutan alam dataran rendah tersisa dilintasi jalan angkut tambang batu bara, hal itu akan memicu terjadi perambahan, pembalakan bahkan kebakaran hutan yang dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi intensitasnya,” ujar dia, Jumat (9/10).
Adiosyafri mengungkapkan, sebelum mengambil sikap ke Presiden RI, Formaphsi telah melayangkan keberatan pembangunan jalan tambang itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), baik secara langsung kepada Menteri Siti Nurbaya maupun melalui Dirtjen terkait.
“Hasilnya bukan keberatan Formaphsi yang didengarkan, justru Menteri Siti Nurbaya menerbitkan IPPKH kepada PT Marga Bara Jaya (MBJ) untuk membangun jalan tambang,” ungkap dia, sembari menambahkan IPPKH yang diterbitkan Menteri LHK berdasarkan SK.816/Menlhk/ Setjen/PLA.0/ 10/2019.
Dari informasi yang diterima pihaknya, terang Adios, PT MBJ sudah berencana membangun jalan dari lokasi tambang batu bara di Musirawas Utara (Muratara), menuju stockpile di Musi Banyuasin (Muba), sepanjang 93 km dengan lebar 60 meter.
Jalan sepanjang 39 km itu di antaranya melewati Hutan Harapan, yang saat ini sedang memulihkan ekosistem hutan dataran rendah Sumatra seluas 98.500 ha akibat dieksploitasi perusahaan HPH selama puluhan tahun.
Sebetulnya, sambung dia, ada beberapa rute alternatif jalan yang bisa digunakan PT MBJ untuk mengangkut batu bara, tanpa harus melintasi hutan alam dataran rendah.
“Bahkan beberapa rute alternatif jalan itu sudah dimanfaatkan sebelumnya. Sayangnya, PT MBJ yang merupakan anak perusahaan PT Rajawali Grup, tetap bersikukuh membangun jalan melintasi hutan alam dataran rendah,” terang dia.
Atas dasar itulah, Adios berharap, Presiden Jokowi memperhatikan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, yang khawatir dengan nasib hutan alam dataran rendah Sumatra yang makin tergerus.
“Jika tidak sekarang diselamatkan, tidak sampai menunggu 5 tahun, hutan alam dataran rendah Sumatra akan tinggal nama, karena jalan yang dibangun akan membuka akses sebesar-besarnya kepada berbagai pihak untuk kepentingan perambahan,” tandas dia.
Formaphsi sendiri merupakan forum beranggotakan masyarakat adat, masyarakat sipil, mahasiswa, kalangan akademisi, baik yang berkedudukan di Sumsel, Jambi maupun dari provinsi lain, dengan jumlah anggota mencapai 250 orang. Formaphsi sendiri sangat peduli dan prihatin terhadap nasib hutan alam dataran rendah di Sumatra yang tersisa tinggal 350 ribu ha, dan sekitar 100 ribu ha berada di perbatasan Sumsel-Jambi. (aha)
