PALEMBANG, fornews.co – Hutan dataran rendah yang memiliki peranan strategis menjaga stabilitas ekologis di Sumsel yakni lanskap Meranti-Harapan, dihadapkan pada tantangan nyata berupa fragmentasi dan ancaman ekologis.
Hal tersebut menjadi dasar seminar dan Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Sumsel, di Hotel Aston Palembang, Selasa (16/12/2025).
Untuk diketahui, bahwa lanskap Meranti Harapan ini menjadi rumah atau habitat utama bagi spesies kunci (keystone species) bagi Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus) dan Harimau Sumatera (Phantera Tigris Sumatrae), serta berfungsi sebagai koridor ekologis yang mempertahankan konektivitas kawasan hutan yang kini semakin terfragmentasi.
Dalam lanskap ini terdapat kawasan PBPH Restorasi Ekosistem (RE) yang dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), yang memiliki nilai konservasi sangat tinggi.
Direktur PT REKI, Adam Aziz menilai, bahwa pertimbangan tantangan pengelolaan hutan di lanskap Meranti Harapan bersifat multidimensi yang meliputi aspek ekologis, sosial, dan tata kelola, maka penyelesaiannya tidak dapat bersifat parsial ataupun sektoral.
Kolaborasi multipihak, sambung dia, tentu menjadi elemen fundamental dalam mengoptimalkan peluang pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
“Kolaborasi ini mencakup keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), masyarakat, akademisi, serta organisasi non-pemerintah (NGO),” ujar dia.
Adam menyebut, pemikiran dan masukan dari berbagai pihak akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga nilai ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Site Manager PT REKI, Dewa Gumay melanjutkan, bahwa dari lanskap Hutan Harapan seluas 371.054 Hektare (Ha), 26% atau seluas 98.013 Ha areal tersebut dikelola oleh PT REKI.
Seluas 52% dari lanskap ini merupakan bagian dari ekoregion Jambi Musi Kuantan yang masuk dalam kategori areal critically endangered. Karena sejak tahun 1980 mengalami angka kehilangan hutan lebih dari 70%.
“Dalam perkembangan terkini, kawasan itu mengalami peningkatan tekanan antropogenik akibat pembangunan jalan produksi tambang yang telah membuka aksesibilitas ke dalam kawasan,” kata dia.
“Sehingga meningkatkan peluang perambahan dan perluasan aktivitas masyarakat ke dalam kawasan hutan, yang pada akhirnya mempercepat okupasi lahan serta konversi hutan, terutama di perbatasan administratif Sumsel, dan Jambi,” imbuh dia.
Ekspansi pemanfaatan ruang itu, kata Dewa, mengakibatkan perubahan struktur ekosistem yang berdampak langsung pada fragmentasi habitat, penurunan carrying capacity, dan terputusnya koridor jelajah satwa liar.
Bambang Hutoyo, perwakilan dari KPH Meranti menceritakan, bahwa deforestasi di Kawasan Hutan Harapan pada periode 2018-2025 atau selama periode 8 tahun adalah sebesar 638,7 Ha, atau rata-rata 79,8 Ha/tahun hutan hilang sebagai penyangga ketahanan ekologis khususnya di Sumsel.
Fragmentasi ini, sambung Dewa, menciptakan edge effect yang mempersempit ruang jelajah (home range) satwa liar, serta mengganggu stabilitas ekologis.
“Penurunan kualitas habitat dan berkurangnya sumber daya alam di kawasan hutan, berpotensi meningkatkan probabilitas interaksi negatif manusia dan satwa liar, termasuk pergerakan gajah ke area budidaya dan pemukiman yang pada akhirnya menimbulkan potensi risiko keselamatan bagi kedua belah pihak,” ungkap dia.
Kemudian, jelas Bambang, kerangka kebijakan menerapkan prinsip perlindungan kawasan, upaya pemulihan ekosistem, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap bentuk dan intensitas pemanfaatan ruang.
Ancaman khusus disoroti dari pembangunan jalan tambang oleh PT Marga Bara Jaya (MBJ) sepanjang 34 km, yang disebutkan telah memfragmentasi habitat seluas 3.000 Ha.
“Dengan adanya akses jalan MBJ, kami pesimis kawasan akan aman. Di bawah peta itu sudah banyak berubah menjadi kebun sawit,” jelas dia.
Bambang melanjutkan, fragmentasi ini memutus koridor satwa, menyebabkan genangan yang mematikan tumbuhan dipterocarpaceae (famili pohon besar penghasil kayu utama dari hutan hujan tropis Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan mempermudah akses aktivitas ilegal.
Pendirian warung-warung di sepanjang area kerja PT REKI yang berbatasan dengan PPKH PT MBJ dan pendirian pondok yang difungsikan sebagai penginapan terhubungnya jalan PPKH PT MBJ dengan akses jalan pada areal PBPH lainnya (PT BPP dan PT SBB) mempermudah dan memperlancar para pelaku ilegal untuk terus melakukan kegiatan ilegal.
“Serangan balik (back fire) dari para pelaku aktivitas ilegal berupa perusakan dan pembakaran pos pengamanan (flying camp) PT REKI, sebagai respon terhadap Intensitas patroli dan kegiatan penertiban aktivitas ilegal yang dilakukan oleh PT REKI di sepanjang area yang berbatasan dengan PPKH PT MBJ,” tegas dia.
Kepala Dinas Kehutanan Sumsel yang diwakili Kabid Perlindungan Hutan dan KSDAE, Dr Syafrul Yunardy menjelaskan, bahwa landskap Merati-Harapan seluas 52,170 ha, merupakan bagian tidak terpisahkan dari kawasan Hutan Harapan yang memiliki total luasan sekitar 98.555 ha.
Kawasan ini mencakup hutan hujan tropis dataran rendah yang membentang di Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumsel. Secara administratif, berada di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, Jambi serta Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumsel.
Dibalik nilai ekologis yang tinggi tersebut, lanskap Meranti-Harapan juga menghadapi tantangan pengelolaan yang semakin kompleks. fragmantasi habitat, perambahan, deforestasi, serta meningkatnya interaksi negatif antara manusia dan satwa liar merupakan tekanan nyata yang berdampak ada keberlanjutan fungsi ekologias dan stabilitas sosial.
“Pengelolaan lanskap Meranti-Harapan memiliki posisi strategis mendukung agenda pengendalian perubahan iklim, termasuk kontribusi daerah terhadap target Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (Forestry and Other Land Use) menjadi penyerap bersih (net sink) – FOLU Net Sink 2030, di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan diharapkan menjadi penyerap emisi,” tandas dia. (aha)
