- BANDUNG, fornews.co – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendapat predikat B Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 61.12. Angka ini menunjukkan peningkatan skor dari penilaian sebelumnya, 60.07.
Data ini berdasarkan penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Wilayah I Tahun 2018 di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (28/01).
“Hasil evaluasi kali ini menunjukkan bahwa Pemkab Muba memperoleh nilai 61.12 atau predikat B, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemkab Muba sudah menunjukan hasil yang baik,” ujar Sekretaris Daerah Pemkab Muba, Apriyadi saat menghadiri acar tersebut.
Apriyadi mengatakan, tahun depan Pemkab Muba menargetkan skor yang lebih tinggi lagi sehingga memperoleh predikat A. Dan itu bukan suatu yang mustahil untuk didapatkan.
“Bisa saja nanti pada penilaian untuk akuntabilitas kinerja 2019 Muba menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang meraih capaian predikat A,” ujarnya.
Apriyadi menjelaskan, adapun komponen yang dinilai dalam akuntabilitas kinerja ini yakni, perencanaan kerja, pengukuran kinerja pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kerja.
“Untuk perencanaan kinerja meraih skor 20.79, pengukuran kinerja 14.70, pelaporan kinerja 10.75, evaluasi internal 6.20, dan capaian kinerja 8.67,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengajak seluruh instansi di lingkungan Pemkab Muba untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja di masing-masing instansi.
“Jangan cepat puas dengan peraihan predikat B ini, kita harus tetap meningkatkan kinerja dan komitmen untuk terus menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Dodi menjelaskan, SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Sedangkan LAKIP, lanjut Dodi, adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun.
“Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase,” jelas Dodi.
Kemudian, manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.
“Dengan adanya SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman, berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan, menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai,” imbuhnya.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin menyebutkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pihaknya telah melakukan evaluasi kinerja pada Pemkab Muba.
“Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah,” terangnya.
Ia menambahkan, tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
“Saya menargetkan tahun depan nilai AKIP minimal B di seluruh daerah. Seharusnya dengan meningkatnya pendapatan anggaran tiap tahun, penilaian AKIP juga harus meningkat.” tegasnya.(bas)
