KAYUAGUNG, fornews.co – Penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten OKI muncul pada Rapat Koordinasi tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kantor Bupati OKI, Rabu (23/09).
Hal ini salah satunya tercetus dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ogan Komering Ilir (OKI), AKBP Alamsyah Pelupessy yang mengusulkan agar ada sanksi yang lebih kuat dalam penegakan protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Kabupaten OKI.
Menurutnya, dengan adanya denda ini diharapkan masyarakat akan lebih patuh. “Kami mengusulkan selain beberapa sanksi yang ada di Perbup 34 tahun 2020, kemungkinan bisa ditambah sanksi denda walaupun tidak sebesar yang dibuat oleh gubernur,” ungkap AKBP Alamsyah.
“Mungkin maksimal Rp100 ribu, jadi masyarakat juga bisa berpikir ketika dia melanggar,” katanya menambahkan.
Dijelaskannya, penegakan dan aturan ini dilakukan sebagai upaya memutus rantai penularan virus Corona. Pasalnya, fakta di lapangan menurut AKBP Alamsyah, peningkatan virus ini masih terus bertambah khususnya di beberapa wilayah.
“Alhamdulillah kita tidak, dan masih di zona kuning. Seyogyanya kita bisa mempertahankan dan berusaha menurunkan kuning ke zona hijau. Jangan sampai dengan berbagai kegiatan yang kita laksanakan malah status kita naik dan jadi perhatian banyak pihak,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Sekda OKI, H Husin SPd MM yang memimpin jalannya rapat mengungkapkan memang bukan tidak mungkin sanksi denda ini akan diterapkan juga di Kabupaten OKI. Tentunya, menurut Husin hal ini harus disepakati bersama.
“Bukan tidak mungkin ini kita terapkan (sanksi denda), sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Kalau kita sepakat ada sanksinya, tidak cukup di sanksi moral dan sosial kita rumuskan dalam Perbup, apalagi di tingkat provinsi sudah ada,” tegasnya.
Dikatakannya, saat ini di OKI memang masih bersifat persuasif, dan belum ada sanksi denda. Tapi, tambahnya, jika masih banyak yang menganggap remeh hal ini bukan tidak mungkin ke depan sanksi yang diterapkan akan mengarah ke hal yang refresif.
Ditambahkan Ketua PN Kayuagung, Edi Daulata Sembiring bahwa, untuk saat ini memang belum ada penerapan sanksi denda. Namun, memang bukan tidak mungkin tindakan soft refresif perlu dilakukan jika memang disepakati bersama.
“Jika memang kita memiliki pandangan sama bahwa kita ingin menegakkan protokol kesehatan maka perlu dilakukan tindakan soft represif.
Di Perbup memang belum ada denda, tentunya ini harus disesuaikan dengan kemampuan daerah kita, karena tujuan kita ini bukan untuk memperoleh Pendapatan Daerah tapi bagaimana ini memberikan efek jera kepada masyarakat, dan menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa menggunakan masker ini penting untuk mencegah penularan COVID-19,” tegasnya. (rif)
