JAKARTA, fornews.co – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran Rp11,24 triliun dari total Rp107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM).
Program padat karya mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah khusus dan pemeliharaan rutin jalan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso mengungkapkan, mulai minggu ketiga Januari 2018 ini Kementerian PUPR akan melaksanakan start-up pelaksanaan proyek padat karya di 12 kabupaten yang tersebar di 10 Provinsi. Salah satunya di Kabupaten Musirawas, untuk Sumatera Selatan (Sumsel).
Sedangkan 11 kabupaten di Sumsel, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat; Muko-muko di Bengkulu; Lampung Tengah di Lampung, Serang di Banten, Majalengka di Jawa Barat, Sragen, Grobogan, dan Cilacap di Jawa Tengah, Gorontalo di Provinsi Gorontalo, Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, dan Konawe di Sulawesi Tenggara.
Pemilihan lokasi tersebut menurut Imam, didasarkan pada jumlah petani dan jumlah pelaksana kegiatan proyek padat karya dan jumlah penerima manfaat yang cukup signifikan dalam satu lokasi desa di masing-masing kabupaten tersebut.
“Selain itu juga untuk integrasi kegiatan padat karya antar unit organisasi di Kementerian PUPR yakni pada Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan pada satu lokasi yang sama,” ujar Imam di Jakarta, Kamis (04/01).
Diharapkan dengan pelaksanaan program padat karya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Dengan berfokus kepada program padat karya, Pemerintah memberikan porsi yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan program padat karya (cash for work) akan langsung dapat dirasakan dampaknya oleh rakyat kecil. Kementerian PUPR menjadi salah satu dari empat kementerian yang ditugaskan Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meningkatkan Program Padat Karya dalam agenda kerja tahun 2018.
“Program padat karya tahun 2018, dirancang untuk mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK) dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp11,24 triliun,” kata Menteri Basuki. (ibr)
