KAYUAGUNG, fornews.co – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2018, Selasa (28/05).
Penghargaan ini sekaligus menjadi penghargaan WTP beruntun ke delapan yang diraih oleh Pemkab OKI ini.
Bupati OKI, Iskandar memastikan penghargaan WTP berturut-turut ini, tidak akan membuat jajaran OKI berpuas diri. Sejumlah perbaikan harus tetap dilakukan sehingga akuntabilitas dan kualitas keuangan bisa terus ditingkatkan.
“Opini ini menjadi bukti Pemkab OKI memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kuncinya, konsistensi dalam menerapkan aturan pengelolaan keuangan dan peran pengendali interen,” katanya usai menerima opini WTP di Gedung BPK perwakilan Sumatra Selatan lantai 3 di jalan demang lebar daun Palembang, Selasa (28/05).
Iskandar memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini taat menjalankan aturan pengelolaan keuangan.
Iskandar juga berharap opini WTP ini menjadi pemacu bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten OKI untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu PLT Ketua BPK RI Perwakilan Sumsel, Teguh Prasetyo mengungkapkan, hasil audit BPK agar menjadi pertimbangan kepala daerah dalam mengambil kebijakan.
“WTP adalah pernyataan profesional pemeriksa untuk penyelenggaraan keuangan daerah, namun bukan jaminan tidak adanya penyalahgunaan. Untuk itu setiap hasil pemeriksaan agar menjadi perhatian dan dasar pengambilan keputusan,” ungkap Teguh
Dia juga mengucapkan selamat kepada daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP. BPK juga mengingatkan sejumlah permasalahan yang ada di LKPD setiap daerah antara lain soal pengelolaan aset, pajak dan Retribusi, kepatuhan pekerjaan dan kualitas serta Perjalanan dinas, khususnya di DPRD.
BPK lantas menegaskan pejabat wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan ini selambat-lambatnya setelah 60 hari setelah laporan diterima. Selain itu, BPK berharap pimpinan DPRD dan anggotanya dapat ikut memantau penyelesaian hal tersebut.(rif)
