SEKAYU, fornews.co – Guna meningkatkan keamanan data Perangkat Daerah, Pemkab Musi Banyuasin melaksanakan sosialisasi Implementasi Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Penerapan Tanda Tangan Digital.
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibuka Sekda Muba Apriyadi dan diikuti oleh seluruh OPD serta Camat se-Kabupaten Muba secara virtual, Selasa (24/11).
Sekda Muba Apriyadi mengatakan, sosialisasi tersebut dilaksanakan karena masih belum maksimalnya keamanan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Muba. Bahkan di tahun 2019 keamanan data di Muba mengalami masalah yaitu diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Pemkab Muba melalui Dinkominfo Muba mengadakan sosialisasi tersebut yang bertujuan selain untuk meningkatkan kinerja juga menjaga keamanan dokumen di jajaran Pemkab Muba. Selanjutnya sosialisasi hari ini juga memberikan pengetahuan tentang tanda tangan digital, khususnya kepala OPD.
“Di era digital ini faktor kemanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, karena kinerja tata kelola teknologi informasi dan komunikasi akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama mengalami masalah keamanan,” ujar Apriyadi dari Ruang Rapat Sekda Muba.
Menurut Apriyadi, penyelenggaraan pemerintahan di era digitalisasi ini mengharuskan dilakukan inovasi. Inovasi ini dilakukan dalam upaya untuk transparansi, dan efisiensi sumber daya manusia, dan birokrasi layanan publik.
“Salah satu bentuk implementasi pengamanan informasi pemerintah adalah penggunaan sertifikat elektronik. Pada tahap awal di Kabupaten Muba direncanakan penggunaan tanda tangan digital (digital signature) melalui e-office,” terangnya.
Di Pemkab Muba sudah ada Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Muba telah menggunakan tanda tangan digital, yaitu Disdukcapil dan DPMTSP. Oleh sebab itu, Apriyadi minta kepada Perangkat Daerah yang lain juga dapat menerapkan tanda tangan elektronik terhadap dokumen-dokumen untuk pengamanan, kecepatan bekerja dan pelayanan kepada masyarakat. Apriyadi juga mengharapkan Pemkab Muba dapat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan keamanan informasi dengan BSSN dan BSrE.
“Jadi kepada semua Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Muba agar dapat bekerjasama, bahu membahu, mewujudkan keamanan informasi ini sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan komunikasi publik yang transparansi, respons yang cepat dalam pelayanan serta efisiensi sumber daya dapat lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
Selanjutnya, Kasi Pelayanan Sertifikasi Elektronik Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN Sandhi Prasetiawan menjelaskan, implementasi sertifikat elektronik secara digital signature aspek keamanan adalah legalitas kemudahan, kecepatan, keutuhan, keaslian, untuk mencegah pemalsuan dan penyangkalan data atau informasi transaksi digital.
“Tanda tangan ini sifatnya sah dan valid. Apabila dokumen yang sudah ditandatangani secara digital, tidak akan bisa di palsukan. Apabila dipalsukan akan muncul pemberitahuan bahwa dokumen invalid,” ujar Sandi.
Begitu juga narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Aris Munanda mengatakan, keamanan informasi khususnya ranah siber harus dibangun lebih awal pada tahap awareness dan education setiap pemangku kepentingan di dalam Pemerintah. Setelah kesadaran dan kemampuan telah terbangun, barulah masuk pada proses/prosedur sampai akhirnya pemanfaatan dan pembangunan teknologi keamanannya.
“Hacker saat ini tidak berpikir bagaimana strategi melewati keamanan firewall, IDS atau IPS tetapi bagaimana memanfaatkan social engineering dalam memasuki sistem,” jelasnya. (ije)
