PALEMBANG, fornews.co – Ada pemandangan berbeda bila hendak masuk ke markas DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumsel, yang berada di bilangan Jalan Basuki Rahmat, Palembang.
Pun tak mampir, tetap saja bikin pengendara yang melintas di Jalan Basuki Rahmad, bakal melirik perubahan wajah depan Sekretariat DPD PDIP Sumsel tersebut.
Ya, pagar depan sebagai pembatas kantor politik dengan area luar sudah dihilangkan. Penampakan halaman kantor lebih terbuka, tertata rapi dengan susunan conblock, tak ada batas, karena sudah menyatu dengan trotoar.
Bisa ditebak, tentu perubahan kecil namun mendasar ini, tak lain ide dari Ketua DPD PDIP Sumsel, Devi Suhartoni. Pasca-terpilih aklamasi menakhodai PDIP Sumsel pada Musyawarah Daerah (Musda) pada 2025 kemarin, Devi memang terlihat punya pemikiran berbeda.
Menurut Devi, perubahan depan pada Sekretariat DPD PDIP Sumsel itu sekilas tampak seperti keputusan arsitektural. Namun sesungguhnya, itu merupakan pilihan politik yang sadar, menata ulang relasi antara partai dan warga.
“Selama ini, kantor partai di banyak tempat, sering dibaca publik sebagai ruang tertutup, yakni representasi kekuasaan, bukan ruang perjumpaan. Pagar fisik di depan gedung tidak hanya berfungsi sebagai pembatas keamanan, tetapi juga menciptakan jarak psikologis. Warga datang sebagai tamu, bukan sebagai pemilik ruang politik,” ujar dia.
Devi menyebut, bahwa keputusan merobohkan pagar itu berangkat dari pertanyaan sederhana, apakah partai hadir untuk dilihat dari jauh, atau untuk hidup bersama rakyat?
Nah setelah renovasi, sambung dia, halaman depan kantor tidak lagi dipagari.
“Yang terbentang adalah hamparan conblock yang lapang, rata, dan fungsional, ruang yang bisa dipakai, bukan sekadar dipandang. Secara politik ini penting, keterbukaan tidak hanya dinyatakan dalam pidato, tetapi diwujudkan dalam tata ruang,” kata Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) itu.
Devi mengungkapkan, bahwa dalam perspektif sosiologi politik, ruang fisik membentuk perilaku politik. Ruang tertutup cenderung melahirkan politik hierarkis, ruang terbuka mendorong interaksi setara.
“Dengan halaman yang menyatu dengan jalan, sekretariat partai tidak lagi berdiri ‘di atas’ warga, tetapi ‘di tengah’ kehidupan kota Palembang. Tentu, keterbukaan tidak berarti ketiadaan ketertiban. Pengelolaan keamanan tetap dijalankan secara humanis dan terukur, sehingga ruang ini aman bagi siapa pun, tanpa mengembalikan logika pagar yang memisahkan,” ungkap dia.
Transformasi ruang ini, jelas Devi, memperoleh maknanya ketika dihubungkan dengan program ‘Makan Jumat Marhaen’. Setiap Jumat selepas shalat, halaman conblock itu akan menjadi meja panjang kebersamaan kader, pengurus, dan warga duduk sejajar, makan bersama, dan berbincang tanpa podium.
“Ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan praktik politik Marhaen yang menegaskan kesetaraan antara partai dan rakyat. Alih-alih berbicara tentang rakyat, partai memilih berbicara dengan rakyat di meja yang sama,” jelas dia.
“Model semacam ini penting di tengah krisis kepercayaan terhadap partai politik. Kepercayaan publik tidak lagi dibangun hanya melalui kampanye atau baliho, melainkan melalui kehadiran yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari warga,” imbuh dia.
Devi menegaskan, bahwa program ini juga tidak bersifat sentralistik. Pelaksanaannya akan bergilir di kantor-kantor DPC kabupaten/kota, menegaskan bahwa politik Marhaen tidak eksklusif untuk ibu kota provinsi, tetapi harus diupayakan agar masuk hidup di pasar, desa, kebun karet, bantaran sungai, dan kampung nelayan di seluruh Sumatera Selatan.
Devi menilai, sebagai Ketua DPD periode 2025–2030, tentu memandang perubahan tersebut sebagai fondasi praksis politik Banteng Sumsel kedepan, mulai dari politik representasi ke politik partisipasi; dari ruang tertutup ke ruang publik; dan dari komunikasi satu arah ke dialog dua arah.
Jadi, halaman conblock di depan kantor PDIP Sumsel bukan sekadar renovasi infrastruktur, itu adalah infrastruktur demokrasi. Karena, di sanalah aspirasi dapat bertemu keputusan, keluhan bertemu solusi, dan warga bertemu partainya tanpa rasa sungkan.
“Jika sebelumnya kantor ini mudah dibaca sebagai simbol kekuasaan partai, kini saya ingin ia dibaca sebagai simbol keberpihakan, tempat rakyat merasa didengar, dihormati, dan diakui,” terang dia.
Merobohkan pagar hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar ruang terbuka itu terus diisi dengan praktik politik yang jujur, dekat, dan bertanggung jawab.
Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dengan arsitektur semata—tetapi dengan kehadiran, konsistensi, dan keberpihakan yang nyata.
