JAKARTA, fornews.co – Pandemi COVID-19 berdampak serius bagi struktur ketenagakerjaan Indonesia, yakni membesarnya jumlah pekerja rentan dan informal yang disebut prekariat. Pemerintah dinilai perlu mengantisipasi kondisi ini melalui kebijakan peningkatan produktivitas dan jaminan sosial bagi para pekerja rentan.
Hal ini terungkap dari diskusi yang diselenggarakan oleh SIGMAPHI Policy Research dan Data Analysis dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bertema Fenomena Prekariat dan Solusinya: Revolusi Mental dan Pancasilanomics, di Jakarta, Kamis (3/12).
Data BPS menunjukkan pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap 29,12 juta orang penduduk usia kerja. Di dalamnya, terdapat 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 2,56 juta orang menjadi pengangguran.
Besarnya dampak pandemi, pada gilirannya telah mendorong kenaikkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,23% di Agustus 2019 menjadi 7,07% di Agustus 2020, atau dari 7,10 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Para pekerja rentan di Indonesia tersebut belum termasuk para tenaga kerja yang saat ini berstatus sebagai tenaga ahli daya atau outsourcing dan pekerja yang masih berstatus sebagai pekerja kontrak di sebuah perusahaan.
Dalam diskusi tersebut, Guru Besar IPB Nunung Nuryartono menyampaikan, fenomena prekariat ini perlu untuk dicermati lebih lanjut oleh semua pihak, khususnya pemerintah.
“Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan adanya informalisasi tenaga kerja kita yang terjadi hampir di seluruh sektor,” ulas Nunung.
Dia menjelaskan, adanya kenaikan pengangguran, pekerja paruh waktu, pekerja yang berkurang jam kerjanya, hingga masuknya angkatan kerja baru adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara melalui penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran.
“Ketika hal itu tidak diselesaikan secara komprehensif, maka kondisi struktur ketenagakerjaan yang demikian akan segera memperburuk kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan dalam beberapa aspek dapat bergerak ke arah kerusuhan sosial atau social unrest,” ujarnya.
Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Kementerian Koordinator PMK, Tri Mumpuni menjelaskan, akar persoalan dari fenomena prekariat adalah dipisahkannya sumber daya lokal dari komunitas lokal, sehingga investasi berjalan dengan hanya mengeksploitasi sumber daya yang ada.
“Maka tugas negara adalah menyatukannya agar masyarakat dapat sejahtera, berdaya hidup mandiri, serta bermartabat, serta mengalokasikan subsidi negara dengan tepat sasaran,” papar Tri.
Dosen Fisipol Unair Airlangga Pribadi menilai, fenomena prekariat adalah hasil nyata dari praktik ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme yang berdampak pada munculnya kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi ketidakpastian atau rentan melalui sistem pasar bebas tenaga kerja yang disebut pasar tenaga kerja fleksibel atau ‘labor market flexibility’. (ads/yas)
#satgascovid19 #ingatpesanibu #ingatpesanibupakaimasker #ingatpesanibujagajarak #ingatpesanibucucitangan #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
