PALEMBANG, fornews.co – Program perhutanan sosial yang mewakili Nawacita yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo, coba diakselerasi PDI Perjuangan DPD Sumsel. Apalagi, selama tujuh tahun berjalan program ini dinilai minimnya dorongan politis.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Giri Ramanda N Kiemas menyatakan, prinsip perhutanan sosial adalah berkeadilan, berkelanjutan, memiliki kepastian hukum, dan partisipatif untuk masyarakat.
Perhutanan sosial, sambung dia, menjadi salah satu program prioritas nasional di masa Presiden Joko Widodo karena didesain sebagai akses legal masyarakat yang mengelola lahan di sekitar kawasan hutan. Perhutanan sosial juga, merupakan salah satu upaya redistribusi lahan kepada masyarakat secara legal.
“Daripada dianggap merambah kawasan hutan yang berstatus milik negara, lebih baik dilegalkan karena secara prinsip kegiatan masyarakat itu memang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan perekonomian keluarga,” ujar Giri pada FGD Menjawab Tantangan dan Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumsel, di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumsel, Sabtu (11/9/2021).
Giri mengungkapkan, perhutanan sosial saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan. Seperti layanan layanan birokrasi dalam penunjang, baik di segi pengetahuan dan pendampingan, yang belum maksimal dari negara.
“Saat ini pendampingan justru lebih banyak dilakukan oleh LSM/NGO yang tidak berkewajiban melakukan hal tersebut. Selain itu, problem administrasi atau persyaratan pengajuan usulan Perhutanan Sosial yang perlu disederhanakan. Semua usulan perijinan PS saat ini masih dibebankan kepada masyarakat,” ungkap dia.
Wakil Ketua DPRD Sumsel itu menjelaskan, kebijakan anggaran untuk perhutanan sosial masih sangat minim. Pemerintah daerah dan provinsi masih kurang mengakomodir masyarakat, karena setelah izin keluar dari Presiden, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana mengelola lahan itu agar bermanfaat.
“Juga dukungan politik dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten belum maksimal. Ruang lingkup Perhutanan Sosial masih dipandang hanya di dinas kehutanan. Padahal ini tugas lintas instansi,” ungkap dia.
Sementara, Deddy Permana, Direktur Program dan Jaringan Perkumpulan Hutan Kita Institute (HaKI), menuturkan bahwa memang program ini kurang dukungan politik. Sejak 2017 lalu, pihaknya telah menjadi pendamping perhutanan sosial di 11 kabupaten Sumsel. HaKI melakukan pendampingan untuk 98 izin perhutanan sosial dengan total area 38 ribu hektare.
“Beberapa tantangan dalam perhutanan sosial yang perlu dimaksimalkan yakni lemahnya institusi lokal pemerintah untuk menjalankan gagasan atau konsep yang direncakan oleh pemerintah pusat,” tutur dia.
Masyarakat, terang Deddy, setelah mendapatkan SK perhutanan sosial bukan berarti dilepas begitu saja. Namun harus ada pendampingan, sehingga program perhutanan sosial ini tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
“Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antarinstansi harus dilakukan lebih intensif. Selain itu pemerintah, dunia usaha, partai politik, serta NGO/LSM harus berbagi peran secara proporsional dalam menghadapi tantangan yang dirasakan oleh masyarakat,” tandas dia. (aha)
