JAKARTA, fornews.co – Pelanggaran protokol kesehatan menduduki peringkat pertama pelanggaran pada seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020. Tak hanya dilakukan peserta Pemilu, pelanggaran juga dilakukan tim pemenangan pasangan calon (Paslon).
“Dalam catatan Bawaslu, pelanggaran Prokes sebanyak 2.126 kasus. Kemudian netralitas ASN 1.166. Lalu administrasi, tindak pidana pemilihan dan kode etik,” ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam Kick Off Patroli Pengawasan yang digelar secara daring (dalam jaringan) dilansir dari website Bawaslu, Sabtu (5/12).
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menambahkan, berdasarkan data pengawasan secara kumulatif, terjadi 91.000 tatap muka dan 2.000 pelanggaran. Setelah 15 November sampai 4 Desember 2020 jajaran pengawas seluruh Indonesia menemukan 32.446 jumlah tatap muka.
“Dalam 10 hari keenam hanya 18 ribu, jumlahnya naik hampir dua kali lipat dibanding 10 hari terakhir. Hal itu terjadi karena ini masa penentuan Paslon. Maka (Paslon) akan lakukan apapun untuk rebut simpati agar mereka terpilih,” katanya.
Afif menambahkan, dari 32.446 pertemuan tatap muka, pengawas menemukan 458 pelanggaran Prokes paling tinggi dalam 10 hari terakhir. Juga terdapat 368 surat peringatan yang diberikan kepada peserta Pemilu. Lalu ada 64 pembubaran pertemuan.
“Semakin dekat hari H proses kampanye lebih masif. Bahkan pada masa tenang banyak usaha yang dilakukan Paslon. Maka saat itulah ada potensi pelanggaran dan harus ada antisipasi,” tutupnya. (ije)
