PALEMBANG, fornews.co – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengkritisi pihak BPJS Kesehatan terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, terkesan ada kesenjangan antara pasien yang melalui jalur umum dan pasien yang melalui jalur BPJS.
Hal itu diungkapkan Mawardi di sela kunjungan Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Kepwil Sumsel Babel, terkait kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan program jaminan kesehatan nasional di ruang rapat Sekda, selasa (30/10).
Dalam kesempatan itu, Mawardi mengatakan siap membantu menyukseskan program-program BPJS Kesehatan. Tak hanya itu Mawardi juga mengaku siap membantu permasalahan yang ada seperti belum tercapainya target keikutsertaan masyarakat Sumsel terhadap BPJS Kesehatan dan banyaknya masyarakat yang belum membayar BPJS kesehatan.
Dari kacamata mantan Bupati Ogan Ilir itu, masyarakat yang belum membayar BPJS bukan disebabkan oleh mayoritas masyarakat kurang mampu, namun masyarakat merasa pelayanan BPJS di rumah sakit yang masih kurang. Apabila pelayanan bagi pasien BPJS di rumah sakit dilakukan dengan baik, maka pasti masyarakat akan berlomba untuk membayar.
“Menurut pandangan saya, barangkali masyarakat bukan tidak mampu, mungkin malas bayar, tentunya ada alasan. Waktu saya kampanye banyak masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan BPJS di rumah sakit yang seakan-akan ada pembeda bagi yang membayar jalur umum dengan yang membayar BPJS,” kata Mawardi.
Sementara itu terkait jumlah penduduk yang masih belum mencapai sasaran keikutsertaan BPJS Kesehatan, Wagub memastikan akan membantu pihak BPJS dengan membentuk suatu tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten/Kota.
Tak hanya itu, untuk membantu pihak BPJS dalam hal pendanaan, Mawardi akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasi dananya dalam membantu program BPJS secara adil, sesuai dengan beban atau jumlah penduduk masing-masing.
Namun demikian Mawardi berharap agar adanya regulasi yang mengatur keikutsertaan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi dalam hal pengalokasian dana APBD ini sebagai dasar atau landasan hukum.
Mantan ketua DPRD OI ini juga menambahkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan tegas membantu dengan menyiapkan dana operasional untuk membantu BPJS.
Namun Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berharap agar pihak BPJS mampu meningkatkan pelayanan BPJS di rumah sakit dengan memberikan reward dan punishment terhadap pelayanan yang diberikan suatu rumah sakit.
“Kalau bisa dibuatkan kotak saran (pengaduan) masyarakat. Kami juga akan membentuk tim yang nantinya akan memantau rumah sakit, apabila ada rumah sakit yang pelayanannya masih kurang, tetap titik baliknya kami akan serahkan ke BPJS,”jelasnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Kepwil Sumsel Babel, Erba mengatakan, bahwa menurut data dari BPJS Kepwil Sumsel dari jumlah penduduk Provinsi Sumatra Selatan 8.182.597 jiwa, yang telah terdaftar JKN-KIS baru 4.804.427 atau 58,7% dan jumlah potensinya masih sekitar 3.525.203 jiwa.(bas)
