BATURAJA, fornews.co – Persaingan menjadi komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota periode 2018 – 2023 diprediksi lebih terbuka.
Hal itu disampaikan salah seorang anggota Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan, M Fadilah. Menurutnya, peluang pendatang baru untuk menggeser para komisioner incumbent yang juga akan maju pada pemilihan kali ini sangat terbuka.
Penyebabnya, kata Fadilah, adalah track record para peserta seleksi Bawaslu baik yang baru maupun incumbent akan sangat menentukan lolos tidaknya mereka. Apalagi, jika para komisioner incumbent Bawaslu pernah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), maka hampir bisa dipastikan karier mereka tidak akan panjang.
“Semua track record komisioner Bawaslu incumbent itu jadi pertimbangan. Mulai dari kebijakan, ataupun gejolak, termasuk jika terlibat korupsi. Dan kalau jejak rekamnya ternyata sudah pernah dilaporkan ke DKPP, ya selesai,” tegas Fadilah usai memberi materi pada acara Sosialisasi Rekrutmen Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar Timsel wilayah I dan II di kampus Universitas Baturaja (Unbara), Senin (25/06).
Menurut Fadilah, setiap pejabat publik harus memiliki integritas. Sebab integritas erat kaitannya dengan kejujuran dan tanggung jawab. Sehingga, jika komisioner Bawaslu sudah pernah dilaporkan ke DKPP, artinya integritas mereka dipertanyakan.
“Jadi untuk komisioner incumbent, track record-nya terekam dan jadi bahan, apakah mereka berintegritas atau tidak. Kalau kebijakan atau apapun itu yang kemudian menimbulkan gejolak, tentu sudah jadi bahan (evaluasi). Apalagi jika (kebijakan) tidak sesuai aturan Bawaslu,” tegasnya.
Bukan hanya peserta seleksi dari komisioner incumbent, lanjut Fadilah, integritas juga wajib dimiliki pendatang baru. Bagi pendaftar baru, menurut Fadilah, tolok ukurnya dapat dilihat dari tes psikologi. “Kalau hanya pertanyaan formalitas, tentu sifat kejelekannya agak tertutup. Tapi kalau dengan tes psikologi, akan menunjukkan apakah seseorang itu berintegritas atau tidak,” jelasnya.
Fadilah menerangkan, dalam pelaksanaan tes psikologi, akan dilakukan langsung Bawaslu RI yang bekerjasama dengan Mabes Polri. “Bagi yang lulus CAT dan psikologi, mereka akan membuat karya tulis. Itu juga akan diuji. Disitu akan terlihat, mereka nanti nulis apa dan ngomong apa,” sebutnya.
Timsel Bawaslu wilayah II, Bambang Sulistyo menambahkan, bahwa benar, ada kata jujur yang melekat dengan jiwa integritas. Soal barometer apa yang dipakai Timsel untuk menguji integritas sang calon, setidaknya kata Bambang, dapat terlihat melalui tahapan yang dilalui.
Misalnya, jika ada calon peserta yang berijazah S1, pastinya itu akan diikuti dengan ijazah yang legal. Kalau palsu, sudah tentu diragukan integritasnya. Intinya, ditegaskan Bambang, dari semua tahapan yang akan diikuti peserta nanti, akan tergambar integritas seseorang.
“Yakinlah, kami Timsel akan bersikap netral. Apalagi 80% dari kami (Timsel) ini adalah kalangan akademisi, kami akan bekerja secara objektif dalam proses penilaian ini,” tandasnya. (gus)
